« Kembali ke Actio#11

Tanya Jawab

Q: Pembangunan infrastruktur apa yang pemerintah lakukan dalam periode 2014-2019?

A: Infrastruktur konektivitas, termasuk jalan raya (3.432 kilometer), jalan tol (947 kilometer), jembatan (39,8 kilometer), dan jembatan gantung (134 unit) di seluruh Indonesia. Ada pula Kereta Api jalur Light Rail Transit di Sumatra Selatan dan Light Rail Transit di Jakarta. Lalu, 10 bandar udara yang sudah selesai dibangun di seluruh Indonesia dan 19 pelabuhan.

Selain konektivitas, pemerintah juga mem- bangun infrastruktur demi mendukung ketahanan pangan. Tujuannya, meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pembangunan infrastruktur pada sektor ini, yaitu pembangunan 55 bendungan yang dibangun demi peningkatan terhadap pelayanan irigasi waduk seluas 160.000 hektare. Bendungan juga berdampak pada pemenuhan air baku sebesar 3,02 meter kubik per detik dan peningkatan potensi energi sebesar 145 mega watt 2.

Dalam hal Infrastruktur Telekomunikasi, pemerintah berupaya memenuhi akses terhadap komunikasi dan teknologi demi produktivitas. Caranya, dengan perluasan cakupan jaringan dan telekomunikasi. Salah satu proyek untuk mendukung misi tersebut adalah jaringan tulang punggung serat optik nasional bernama “Palapa Ring”. Program tersebut menghubungkan seluruh ibu kota kabupaten/kota di Indonesia menggunakan jaringan broadband (internet berkecepatan tinggi).

Q: Pembangunan penunjang infrastruktur apa yang pemerintah akan lakukan dalam periode 2019-2024?

A: Pemerintah berfokus kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ini dapat kita lihat pada tema Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia, yaitu “SDM Unggul, Indonesia Maju”. Meskipun infrastruktur dianggap sebagai faktor penting untuk menyejahterakan rakyatnya, tetapi semua harus didukung dengan peningkatan kualitas SDM; dan peningkatan kualitas SDM dapat ditempuh dengan perbaikan pendidikan untuk menjalankan kemajuan teknologi.

Urgensi pembangunan SDM menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global. Oleh karena itu, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari segala lapisan pemegang kepentingan di pemerintah. Bila men- cermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, di dalamnya tertera bahwa pada tahun 2018 kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu, di tahun yang sama, Business World memaparkan bahwa peringkat daya saing SDM Indonesia berada di ranking 45 dari 63 negara. Peringkat ini kalah dari dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia, yang berada di peringkat 13 dan 22.

Padahal penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan per- saingan di tengah perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik, dan budaya. Kita patut bersyukur pemerintah telah berhasil membangun fondasi yang dipersyaratkan untuk menuju Indonesia unggul, yaitu pem- bangunan infrastruktur sebagai batu lompatan dalam memajukan pembangunan manusia.

Komitmen Pemerintah untuk penguatan SDM juga tercermin dari terus meningkatnya alokasi anggaran pembangunan kualitas manusia yang bergerak naik di tengah keterbatasan keuangan negara, entah untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pada APBN 2018, anggaran untuk pendidikan adalah sebesar Rp147,56 triliun, kesehatan Rp65,01 triliun, dan perlindungan sosial Rp162,56 triliun. DGM