« Kembali ke Actio#4

REVISI PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR NON-TRAYEK

Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (“Permenhub 32/2016”). Revisi tersebut mengubah beberapa poin sebagai berikut:

  1. Jenis angkutan sewa Pemerintah membedakan taksi online dan angkutan umum lainnya. Dalam hal ini, pemerintah mengklasifikasikan taksi online sebagai angkutan sewa khusus. Nantinya, taksi online akan memiliki tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) khusus.
  2. Kapasitas silinder mesin kendaraan Pada awalnya, pemerintah hanya membolehkan kendaraan dengan kapasitas mesin 1.300 cc untuk menjadi taksi online. Namun setelah revisi, pemerintah membolehkan kendaraan dengan kapasitas mesin 1.000 cc menjadi taksi online.
  3. Pool Berdasarkan persyaratan izin, pihak penyelenggara angkutan umum semula harus memiliki pool. Namun, dengan revisi tersebut, taksi online tidak diwajibkan memiliki pool, tetapi mempunyai garasi untuk menampung kendaraannya.
  4. Bengkel Dengan aturan ini, taksi online diharuskan mempunyai bengkel untuk pemeliharaan kendaraan. Akan tetapi, taksi online dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel).
  5. Pengujian berkala atau kir Tanda uji berkala kendaraan bermotor (kir) pertama yang semula dilakukan dengan cara pengetokan kini disesuaikan menjadi menggunakan pelat yang di-embose (cetak timbul). Adapun kendaraan bermotor tidak perlu uji kir jika berusia paling lama 6 bulan sejak STNK dikeluarkan, tetapi melampirkan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT).
  6. Akses dashboard Pokok bahasan akses dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Perusahaan aplikasi penyedia taksi online wajib memberikan akses digital dashboard kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum. Hal ini ditujukan untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.
  7. Kewajiban STNK berbadan hukum Jika ketentuan sebelumnya menunjukkan bahwa STNK harus atas nama perusahaan, kini aturan tersebut direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Pengalihan nama bisa dilakukan setelah masa berlaku STNK per lima tahun habis. Selain itu, pengemudi dan badan hukum penyelenggara transportasi, seperti koperasi, harus membuat perjanjian secara tertulis satu sama lain bahwa kendaraan yang digunakan oleh pengemudi ditujukan sebagai taksi online.
  8. Batas tarif angkutan sewa khusus Pemerintah menetapkan tarif batas atas dan batas bawah. Penetapan ini ditujukan untuk menghindari kenaikan tarif saat jam sibuk.
  9. Pajak Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak.
  10. Sanksi Pemberian sanksi dikenakan, baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi. Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai perbaikan dilakukan.
  11. Kuota jumlah angkutan sewa khusus Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan Kepala BPTJ untuk wilayah Jabodetabek. Poin 1 sampai dengan poin 4 diberlakukan secara langsung pada 1 April 2017, sementara untuk poin 5 dan poin 6 diberikan masa transisi selama 2 bulan setelah 1 April 2017 atau 1 Juni 2017. Adapun masa transisi selama 3 bulan diberlakukan untuk poin 7 sampai dengan 11.

-KSF-