« Kembali ke Actio#1

Dilema Kewajiban Daftar Sertifikat Fidusia

Pertanyaan:

Apa akibat hukumnya apabila perusahaan pembiayaan mendaftarkan sertifikat fidusia melewati jangka waktu 30 hari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia? ?

Jawaban:

Kami memahami bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan diwajibkan untuk mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Namun, dalam praktiknya, syarat ini sulit untuk dijalankan oleh para pelaku perusahaan pembiayaan karena proses pendaftaran bisa saja memerlukan waktu lebih dari 30 hari. Oleh sebab itu, dalam waktu 30 hari, belum tentu perusahaan pembiayaan sudah mendapatkan sertifikat fidusia. Akibat hukumnya, perusahaan pembiayaan akan menerima peringatan dari Menteri Keuangan berupa sanksi tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga tidak dapat melakukan penarikan kendaraan bermotor dari debitor yang kreditnya macet sepanjang belum mendapatkan sertifikat fidusia.

Pertanyaan:

Apa perbedaan lelang yang dilakukan atas objek jaminan fidusia yang diserahkan secara sukarela dengan objek jaminan fidusia yang diperoleh dari hasil eksekusi?

Jawaban:

Pada prinsipnya, objek jaminan fidusia wajib dilelang oleh perusahaan pembiayaan untuk memenuhi sisa kewajiban debitornya, kecuali ada kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima jaminan fidusia untuk menjual di bawah tangan. Tujuannya untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Prosedur lelang, baik atas objek fidusia yang diserahkan secara sukarela maupun secara eksekusi, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK Lelang”). Hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemohon lelang adalah apabila objek fidusia diperoleh dari eksekusi harus dilelang oleh pejabat lelang kelas I. Sementara itu, obyek fidusia yang diserahkan secara sukarela dapat dilelang oleh pejabat lelang kelas I atau kelas II.

-ADP-