« Kembali ke Actio#17

DAMPAK PERATURAN PEMBATASAN USAHA F & B DI JAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19: ANTARA KEHILANGAN PENDAPATAN ATAU RISIKO KEMATIAN

DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar kasus virus COVID-19 dengan persentase 20,3% (864.390 kasus) dari total kasus per 13 Desember 2021.1 Jumlah kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta tersebut pun menyita perhatian publik, karena perubahan angka kasus positif COVID-19 terbilang dinamis. Contohnya, pertambahan kasus pada bulan Juli 2021 yang per harinya 14.916, yang merupakan peningkatan 12 kali lipat dari angka pertambahan COVID-19 di DKI Jakarta pada Juni lalu. Angka pertambahan kasus positif COVID-19 pada bulan Juni adalah 1.185 kasus baru per harinya, sedangkan pertambahan kasus positif COVID-19 per 12 Desember 2021 adalah 16 kasus baru per harinya.

Guna menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun membuat kebijakan pembatasan terhadap kegiatan dan aktivitas masyarakat melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Pergub 3/2021) juncto Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease (Kepgub 1182/2021).

Dalam Pergub 3/2021 telah jelas disebutkan dalam Pasal 26 bahwa Penanggung jawab/pemilik warung makan, café, dan lainnya harus melakukan edukasi dan protokol pencegahan COVID-19 dan melakukan pembatasan jumlah pengunjung. Namun kenyataanya, meski sudah terdapat peraturan tersebut, penyebaran COVID-19 masih berlanjut. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh sikap acuh tak acuh para pelaku usaha di Jakarta terhadap situasi tersebut. Sektor F & B (food and beverage) tampaknya tidak sepenuhnya mematuhi peraturan pemerintah dan penegakannya pun tidak konsisten.

Pelaku usaha dalam kegiatan usaha F & B berpendapat bahwa usaha mereka perlu mencari pendapatan dan keuntungan dan oleh karena itu berdalih atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Para pelaku usaha menyatakan bahwa dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan dan aktivitas usaha di wilayah DKI Jakarta yang diimplementasikan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari kategori level 1, 2, 3, dan 4, mengakibatkan banyak pelaku usaha di bidang F & B yang terpaksa merugi akibat sepinya pengunjung.

Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta pun mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1430 tahun 2021 terkait pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3 Corona Virus Disease, yang di dalamnya terlampir Keputusan Gubernur dalam hal pembatasan jumlah pengunjung restoran dengan maksimal 50% dan juga pemberlakuan pembatasan waktu, yakni 60 menit3 untuk makan di tempat—bagi pelanggan yang secara fisik datang ke restoran. Persyaratan ini, lagi-lagi dirasa berpotensi menurunkan pendapatan pelaku usaha di sektor F & B.

Ketidakpatuhan para pelaku usaha di bidang F & B tersebut mengakibatkan terjadinya kerumunan masyarakat, yang kemudian mengakibatkan munculnya klaster-klaster baru kasus virus COVID-19. Klaster penyebaran COVID-19 ini menjadi cikal bakal adanya risiko kematian, yang menurut data per 9 Desember 2021, total kematian akibat virus COVID-19 mencapai 13.583. Itu pun diperkirakan akan terus meningkat setiap harinya.4 Di samping isu kematian, menurut data per tahun 2020, kerugian ekonomi akibat dari COVID-19 di Indonesia telah mencapai 1.365 trilliun rupiah.

Atas alasan itulah, diperlukan kerja sama antara pemerintah dengan pelaku usaha dan tentunya masyarakat. PPKM dibentuk dalam rangka meminimalkan penyebaran COVID-19. Prosedur pencegahan hanya akan berlaku efektif apabila pelaku usaha mau mematuhi peraturan yang berlaku. Para pelaku usaha di bidang F & B harus mengedukasi para pengunjung dan pegawainya tentang protokol pencegahan COVID-19. Ini termasuk mewajibkan pemakaian masker, menerapkan pemeriksaan suhu tubuh, melakukan pembatasan interaksi fisik, menyediakan hand sanitizer, tidak menggunakan alat makan atau alat minum secara bersama-sama, mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung, dan melakukan pendataan pengunjung. Selain itu, masyarakat juga wajib menaati peraturan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Terakhir, pemerintah berkewajiban untuk melakukan penegakkan aturan ini dengan lebih baik. Contohnya berupa pengawasan rutin guna memastikan semua pemangku kepentingan menerapkan dan mematuhi pentingnya protokol kesehatan. Dengan demikian, kita dapat menekan potensi angka korban jiwa yang jatuh akibat terpapar virus COVID-19 di negeri ini. RAS/MAD