« Kembali ke Actio#17

STANDAR DAN SERTIFIKASI KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MASA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pandemi COVID-19 menyebabkan sektor pariwisata terkena dampak yang signifikan, baik berupa menurunnya kedatangan turis global maupun kunjungan masyarakat lokal di tempat wisata. Hal tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk menetapkan suatu strategi industri untuk mendukung keberlangsungan sektor pariwisata pada masa pandemi. Pada tanggal 26 Oktober 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun
2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Permenparekraf 13/2020).

Hal utama yang diatur dalam Permenparekraf 13/2020 adalah Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (Sertifikasi), yakni proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan sesuai protokol Kesehatan dan panduan yang ada dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sertifikasi tersebut diberikan kepada (i) usaha pariwisata; (ii) destinasi pariwisata; dan (iii) produk pariwisata lainnya, yang di dalamnya harus memenuhi standar dimensi (kebersihan, kesehatan, keselamatan, kelestarian lingkungan); standar kriteria (manajemen/tata kelola; kesiapan sumber daya manusia; partisipasi pengunjung/ tamu/pengguna/pihak lain) dan standar indikator sebagaimana dituangkan secara detil pada Lampiran I Permenparekraf 13/2020.

Tahapan Sertifikasi tersebut terdiri dari:

  1. Penilaian Mandiri, yang dapat dilakukan oleh pemilik/pengelola Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya sebelum pelaksanaan penilaian untuk Sertifikasi;
  2. Deklarasi Mandiri, berupa (i) pernyataan bahwa hasil penilaian mandiri adalah benar sesuai dengan kondisi yang ada; (ii) pernyataan sudah memenuhi Kriteria dan Indikator pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata; (iii) pernyataan kesediaan untuk mengikuti proses penilaian Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan menuju Sertifikasi; dan (iv) pernyataan kesediaan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan;
  3. Permohonan Sertifikasi, yang dapat diajukan oleh pemilik/pengelola Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya dengan melampirkan dokumen hasil penilaian mandiri dan deklarasi mandiri;
  4. Audit/penilaian, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi berdasarkan permohonan Sertifikasi, terhadap pemenuhan persyaratan dasar; dan pemenuhan pelaksanaan standar;7
  5. Pengambilan keputusan sertifikat, yang diberikan kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) Kriteria dan Indikator pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan;8 dan
  6. Pemberian Sertifikat

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kemudian akan memberikan label I do Care kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya yang telah mendapatkan Sertifikasi.9 Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya yang mendapat logo I do Care dapat menggunakan pada setiap produk dan jasa yang dimiliki untuk keperluan promosi pariwisata dengan bentuk, warna, dan dimensi logo I do Care yang telah ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Secara khusus, Permenparekraf 13/2020 telah mengatur tata cara, persyaratan, dan mekanisme pengawasan atas pemberian Sertifikasi kepada usaha, destinasi dan produk pariwisata, yang mana juga mengatur rincian prosedur yang yang harus dilakukan oleh usaha pariwisata, seperti kewajiban pemeriksaan suhu tubuh, kewajiban memberikan informasi tentang hasil tes COVID-19 dan kewajiban memberikan informasi tentang riwayat perjalanan sebelumnya. Berjalannya peraturan ini selama lebih dari 1 (satu) tahun telah membantu sektor pariwisata untuk berangsur membaik. KBA/FDH