« Kembali ke Actio#2

PERPRES 71/2015: Jaminan Pemerintah Atas Ketersediaan Kebutuhan Rokok

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga dan Penyimpanan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (ā€œPerpres 71/2015ā€) berisi aturan mengenai jaminan kepastian ketersediaan dan stabilisasi harga barang yang beredar di pasar untuk mengantisipasi masalah kelangkaan dan gejolak harga barang.

Perpres 71/2015 juga berisi aturan mengenai larangan menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau ketika terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Jenis barang pokok yang dimaksud meliputi hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang merah), hasil industri (gula, minyak goreng, dan tepung terigu), serta hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar, yaitu bandeng, kembung, ataupun tongkol/tuna/cakalang).Barang kebutuhan pokok wajib memenuhi ketentuan, yakni:

(i) sesuai SNI sepanjang diwajibkan;

(ii) layak konsumsi;

(iii) terjaga kebersihan dan higienitasnya; serta

(iv) tidak terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun.

Lebih lanjut, jenis barang penting yang dimaksud meliputi benih (padi, jagung, dan kedelai), pupuk, gas elpiji 3 kilogram, tripleks, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan. Barang penting wajib memenuhi ketentuan, yakni (i) sesuai SNI sepanjang diwajibkan; (ii) layak pakai; serta (iii) tidak terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun.

Ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/ atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah yang di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.

Pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan cara menerapkan penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan nasional dan/ atau pada saat terjadi gejolak harga dan apabila terjadi gangguan pasokan atau ketika harga berada di atas atau di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional.

Pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan dapat menetapkan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau semua barang kebutuhan pokok.

-TWK-