« Kembali ke Actio#3

Enigma Penyidikan Tindak Pidana dalam Proyek Strategis Nasional

Diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres 3/2016) berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara penegak hukum dan lembaga pemerintah. Peraturan yang diundangkan pada 12 Januari 2016 tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain mempermudah proses perizinan, Perpres 3/2016 ini juga melindungi proyek-proyek strategis nasional dari potensi hambatan berupa adanya dugaan tindak pidana yang mengharuskan suatu proyek menjadi obyek penyidikan tindak pidana.

Kebijakan ini dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) Perpres 3/2016 yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap penyelesaian terhadap dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi. “Keikutsertaan” pemerintah dalam dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada suatu proyek strategis nasional tegas tertuang pada Pasal 31 ayat (2) Perpres 3/2016 yang berisi kewajiban bagi kepolisian atau kejaksaan untuk meneruskan kepada kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota terhadap setiap laporan atau pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Dapat dipahami bahwa pemerintah bermaksud melindungi proyek strategis nasional untuk meminimalkan terhambatnya proyek karena ada penyelidikan Enigma Penyidikan Tindak Pidana dalam Proyek Strate gis Nasional atau penyidikan dari polisi atau jaksa terhadap setiap laporan. Namun, di sisi lain, peraturan presiden ini berpotensi bertentangan dengan undang-undang lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian).

“Sebagaimana diketahui, kepolisian dan kejaksaan mempunyai kewenangan terhadap suatu dugaan tindak pidana berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, termasuk korupsi. Sementara itu, kepolisian diberi wewenang, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.”

Dalam suatu tata urutan perundangundangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 7 ayat (1), posisi peraturan presiden terletak dua tingkat di bawah UU. Pertanyaannya kemudian, jika terjadi pertentangan antara ketentuan di dalam peraturan presiden dan undang-undang, maka berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya mengesampingkan peraturan presiden.

Inkonsistensi antara UU Kejaksaan dan UU Kepolisian serta Perpres 3/2016 menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, peraturan presiden tersebut dapat diuji secara materiil ke Mahkamah Agung apakah ketentuan di dalamnya bertentangan dengan undangundang, khususnya UU Kejaksaan dan UU Kepolisian atau tidak. Kemungkinan kedua, Perpres 3/2016 tersebut ditafsirkan tidak bertentangan dengan undangundang di atasnya karena Pasal 30 Perpres 3/2016 tidak mengeliminasi kewenangan jaksa atau polisi untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.

Meskipun dianggap bahwa Perpres 3/2016 tidak bertentangan dengan UU Kepolisian dan UU Kejaksaan, penulis berpendapat, Pasal 30 Perpres 3/2016 akan menimbulkan sebuah enigma dan berujung pada konflik kewenangan antara penegak hukum dan lembaga/kementerian terkait. Di satu sisi, apabila proses pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara administratif, kementerian/lembaga terkait tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penyitaan atau penggeledahan. Hal ini dapat mengakibatkan atau memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, tidak ada aturan tentang konsekuensi apabila polisi atau jaksa menolak untuk meneruskan laporan/ pengaduan penyalahgunaan atau penyelewengan wewenang kepada lembaga/kementerian terkait.

-ADP-