« Kembali ke Actio#5

Penunjukan Kurator Harus Disetujui Kreditor

Penunjukan kurator dan pengurus oleh debitor kini harus disetujui oleh kreditor. Kewajiban tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“SEMA 2/2016”).

Dalam tataran praktik, SEMA 2/2016 telah diterapkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan Nomor 196 K/Pdt. Sus-Pailit/2017. Dalam perkara tersebut, PT. RPS mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menolak permohonan pernyataan pailit yang didaftarkan oleh PT. RPS dengan alasan bahwa PT. RPS selaku debitor tidak melampirkan surat persetujuan dari kreditor terhadap usulan kurator. Meskipun PT. RPS mengajukan kasasi, upaya tersebut kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut pada tingkat kasasi.

Alasan penolakan Majelis Hakim Agung adalah karena pemohon tidak melampirkan surat persetujuan dari kreditor terhadap kurator yang diajukan. Dengan demikian, permohonan pailit tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“SEMA”).

-KSH-