« Kembali ke Actio#18

DAMPAK KRISIS GLOBAL TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA DAN BAGAIMANA MENANGANINYA

Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Indonesia sudah berlangsung sekitar dua tahun. Semenjak kasus pertama muncul pada Maret 2020 hingga 12 Mei 2022, tercatat kurang lebih 6.049.5411 masyarakat Indonesia terjangkit COVID-19. Hal ini tentu berdampak terhadap perekonomian di Indonesia, terlebih dengan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, yang mengganggu upaya pemulihan ekonomi global, yang sebelumnya sudah terpuruk akibat COVID-19. Salah satu negara yang terkena dampak dari krisis global ini adalah Sri Lanka yang mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pangan. Akibatnya, masyarakat Sri Lanka mengajukan protes kepada pemerintah dan berujung pada kericuhan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Berkaca pada kondisi Sri Lanka itu, pemerintah Indonesia diharapkan mengambil langkah tanggap untuk mengantisipasi agar kerusuhan sipil tidak terjadi di Indonesia. Apalagi Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya diramal 4,4 persen, turun menjadi 3,2 persen akibat konflik geopolitik.

Konflik geopolitik berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Menurut data Global Food Security Index (GFSI), ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2021 melemah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2020, GFSI mencatat skor indeks ketahanan pangan di Indonesia mencapai level 61,4. Namun, pada 2021, indeksnya turun menjadi 59,2. Indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia tahun 2021 berada di peringkat ke-69 dari 113 negara.4 Untuk mengatisipasi krisis pangan di Indonesia, tentu saja kebijakan dari pemerintah dibutuhkan, dan dengan demikian dapat menanggulangi kelangkaan pangan sebagaimana dialami oleh Sri Lanka.

Secara aturan, kebijakan penanganan krisis ketahanan pangan di Indonesia telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (PP Ketahanan Pangan). Pangan berdasarkan UU Pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.5 Selanjutnya, penanggulangan krisis pangan diatur dalam PP Ketahanan Pangan Pasal 52 sampai Pasal 58. Penanggulangan krisis pangan meliputi kegiatan: (a) pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; (b) mobilisasi cadangan pangan masyarakat di dalam dan antardaerah; (c) menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau (d) menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan pengelolaan yang baik, yakni dengan membantu petani, baik dari segi pengembangan hasil pertanian, pemberian insentif dari pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani, serta pemberian pupuk dengan kualitas yang baik agar hasil panen tumbuh dan berkualitas. Selanjutnya, ketahanan pangan juga dapat dicapai dengan partisipasi masyarakat, terlebih jika pemerintah dapat memberikan penyuluhan, khususnya kepada masyarakat di daerah terkait pengelolaan lahan pertanian dengan mengandalkan teknologi yang ada saat ini. Apabila hal itu dapat dilakukan dan berjalan baik maka kita dapat memproduksi produk pertanian yang unggul. Kebutuhan pangan pun dapat tercapai secara nasional tanpa harus mengandalkan produk impor. ALH/FMN