« Kembali ke Actio#8

EFEKTIVITAS BAORI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MUTASI ATLET

Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia beberapa waktu lalu telah membuat pembicaraan mengenai sengketa di bidang olahraga menjadi menarik untuk dibahas. Salah satu sengketa dalam bidang olahraga yang marak terjadi adalah sengketa mengenai mutasi atlet. Dalam hal ini, sengketa mutasi atlet yang dimaksud adalah sengketa yang terjadi akibat adanya prosedur yang dilanggar dalam proses mutasi atau adanya keberatan dari pihak atlet akibat tidak disetujuinya permohonan mutasi yang diajukan. Dalam hal sengketa, maka penyelesaiannya umum dilakukan melalui Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAOR I). Pembentukan BAOR I tertuang dalam AD/ART KONI dan ditujukan untuk memberikan penyelesaian yang cepat, efisien, efektif— termasuk sengketa mutasi atlet. Apakah BAOR I menjalankan fungsi arbitrasenya secara maksimal?

Sehubungan dengan efektivitas BAOR I, maka kita perlu melakukan tinjauan terhadap putusan yang pernah dikeluarkan oleh badan arbitrase di bidang olahraga ini. Salah satu putusan BAOR I terkait dengan sengketa mutasi atlet dapat ditemukan dalam Putusan Arbitrase Nomor 16/P.BAOR I/VIII/2014 tertanggal 23 Desember 2014. Secara umum, sengketa ini timbul akibat penolakan dari KONI Sumatera Selatan terkait mutasi sejumlah atlet anggar yang tergabung dalam IKASI Sumatera Selatan ke Provinsi Jawa Timur. Menanggapi penolakan tersebut, KONI Jawa Timur kemudian mengajukan permohonan sengketa mutasi ke BAOR I untuk diselesaikan melalui proses arbitrase. Hasilnya, putusan arbitrase BAOR I menolak mutasi yang diajukan oleh para atlet anggar Sumatera Selatan dan para atlet tersebut tetap dianggap sebagai atlet Provinsi Sumatera Selatan.

Pada perkembangan berikutnya, KONI Jawa Timur selaku Termohon kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas dasar telah dilakukannya perbuatan tipu muslihat dalam proses arbitrase. Atas permohonan pembatalan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 64/PDT.G/ ARB/2015/PN Jkt.Pst tertanggal 2 Maret 2016 yang intinya menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya. Terakhir, Termohon mencoba untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan penolakan pembatalan putusan arbitrase ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan banding yang diajukan oleh KONI Jawa Timur dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan No. 939 B/Pdt.Sus- Arbt/2016 tertanggal 24 November 2016. Pasalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan penjelasannya, upaya hukum banding hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase.

Melalui kronologi perkara yang diuraikan di atas dapat terlihat bahwa penyelesaian sengketa mutasi atlet membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Sengketa seharusnya selesai pada saat putusan arbitrase dijatuhkan pada Desember 2014. Namun, pada kenyataannya, perkara ini baru ditutup pada akhir tahun 2016. Salah satu penyebab lamanya proses penyelesaian sengketa mutasi atlet dalam hal ini adalah upaya hukum berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang ditempuh oleh pemohon dengan alasan telah terjadi tipu daya dalam proses arbitrase. Namun, apabila ditinjau lebih lanjut, upaya pembatalan arbitrase juga dilakukan oleh Pemohon karena pada faktanya sebagian atlet yang dibatalkan mutasinya masih berlatih di Jawa Timur saat ini dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan KONI Jawa Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan BAOR I kurang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak sehingga wajar apabila Pemohon terus menempuh berbagai upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut. Melalui sengketa ini, dapat disimpulkan pula bahwa peran BAOR I masih kurang efektif karena putusan yang diberikan dinilai masih kurang menyeluruh sehingga upaya hukum lanjutan masih ditempuh oleh pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut.

-WNA-