« Kembali ke Actio#4

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN “BORROWER” DALAM PELAKSANAAN KREDIT SINDIKASI

Di Indonesia, banyak perusahaan besar yang mengambil dana dari luar negeri karena bank-bank di luar negeri dapat memberikan pinjaman dalam jumlah sangat besar untuk kebutuhan pengembangan proyek pembangunan di Indonesia, misalnya untuk proyek infrastruktur.

Dalam perkembangannya di Indonesia, untuk mendapatkan pinjaman dana yang besar, perusahaan-perusahaan memanfaatkan syndicated loan atau kredit sindikasi.

Menurut Stanley Hurn dalam bukunya Syndicated Loan: A Handbook for Banker and Borrower, kredit sindikasi adalah “a loan made by two or more lending istitution, on similiar terms and condition, using common documentation and administered by commont agent” (kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat/ ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula).

Perusahaan-perusahaan yang bermaksud mendapatkan pinjaman dalam skema kredit sindikasi, atau disebut dengan penerima pinjaman (borrower), memperoleh beberapa manfaat, antara lain pinjaman dana yang besar. Manfaat lainnya, kredit sindikasi melibatkan peranan pihak swasta yang dapat mendukung pembangunan nasional. Dengan adanya pembiayaan, maka hal itu dapat menyukseskan pembangunan nasional.

Di samping itu, kredit sindikasi mengurangi risiko kegagalan pembangunan proyek suatu perusahaan. Dalam hal ini, kredit sindikasi juga dapat membantu dalam proyek restrukturisasi utang.

Ada sejumlah istilah yang perlu dipahami dalam kredit sindikasi, yaitu:

(i) lender atau pemberi pinjaman;

(ii) borrower atau penerima pinjaman;

(iii) arranger atau yang mengatur proses kredit, penawaran, kepada bank atau lembaga keuangan lainnya;

(iv) lead manager atau pihak yang memimpin proses kredit sindikasi;

(v) security agent atau agen yang bertugas mengatur jaminan-jaminan borrower; dan

(vi) facility agent atau agen fasilitas kredit.

Dalam kredit sindikasi, dikenal perjanjian sindikasi atau syndicated loan agreement atau juga disebut facility agreement. Yang perlu dipahami adalah, perjanjian sindikasi tidak menciptakan ataupun mengakui adanya utang, tetapi janji untuk memberikan sejumlah dana oleh sindikasi, dan suatu janji oleh penerima kredit untuk membayar kembali dana tersebut pada tanggal tertentu (Tennekoon, 1991).

Borrower mengadakan perjanjian pinjaman dengan bank sindikasi. Dalam hal ini, dikenal asosiasi bernama Asia Pacific Loan Market Association (APLMA), yaitu asosiasi Pan-Asia yang didirikan pada tahun 1998 oleh ABN AMRO , Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Barclays, Citigroup, DBS, HSBC, JP Morgan Chase, National Australia Bank, Société Générale, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan WestLB. Sebagai informasi, APLMA merupakan asosiasi yang mengeluarkan standardisasi dokumentasi pinjaman primer dan sekunder serta praktik perbankan yang dapat dipercaya.

Jumlah besarnya pinjaman ditentukan dari besarnya biaya proyek yang diperlukan oleh borrower. Hal tersebut menjadi penting mengingat akibatnya akan sangat besar sekali, dan punya kemungkinan bahwa kredit yang diberikan tersebut langsung macet.1 Selain itu, dalam kredit sindikasi, dikenal juga istilah pembayaran kembali yang dipercepat (loan prepayment).

Hal ini dilakukan ketika borrower memiliki kelebihan dana dan dapat membayar/melunasi pinjaman di luar dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Biasanya, pihak lender kemudian membebankan biaya bunga atas pembayaran kembali yang dipercepat tersebut karena langkah yang diambil borrower ini dianggap tidak menguntungkan untuk pihak bank. Sebab, bank tidak tahu harus melempar ke mana lagi dana yang dibayar lebih cepat dari jadwal tersebut.2

Lebih lanjut, borrower yang mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan luar negeri diwajibkan melaporkan setiap utang luar negeri yang berdasarkan perjanjian kredit ataupun surat utang (yang meliputi letter of credit atau L/C, bankers acceptance, obligasi, commercial papers, promissory note, dan medium term notes) kepada Bank Indonesia.3

Utang luar negeri lembaga wajib dilaporkan seluruhnya tanpa batasan minimum. Sementara itu, utang luar negeri perseorangan yang wajib dilaporkan meliputi (i) jumlah nominal paling sedikit USD200.000 atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku saat dokumen utang ditandatangani atau diterbitkan; dan/atau (ii) yang apabila dijumlahkan telah mencapai USD200.000 atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku saat dokumen utang ditandatangani atau diterbitkan.

Pelapor utang luar negeri yang telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, tetapi tidak menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000.000.

-TWK-