« Kembali ke Actio#17

Integrasi Pembayaran Digital Melalui QRIS

Banyak perubahan dalam kehidupan manusia akibat pandemi COVID-19, misalnya adalah metode pembayaran cashless yang semakin lazim digunakan demi meminimalkan kontak fisik, terutama antara penjual dan pembeli. Fitria Irmi Triswati, Kepala Sistem Pembayaran dari Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa BI merespons fenomena digital tersebut dan menyadari bahwa sebagai pemegang otoritas, BI harus berupaya untuk membuat jadi seimbang antara inovasi dan mitigasi risiko.1 Salah satu dari upaya tersebut adalah dengan menggunakan teknologi QRIS.

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan

QR Code. BI menyatakan dalam situs resminya bahwa QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan BI agar proses transaksi dengan QR Code dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.2 Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS. Ketentuan mengenai QRIS tersebut diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019 (PADG BI 2019) yang kemudian diubah lewat Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/8/PADG/2021 (PADG BI 2021).

Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran sehari-hari tergolong cukup banyak terjadi di perkotaan, mengingat mobile-banking sudah menjadi bagian yang cukup integral dalam kehidupan warga perkotaan. Namun, sebagaimana tayang dalam tulisan Sudibyo Wiradji di The Jakarta Post tertanggal 15 April 2021, nyatanya banyak masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan, yang masih belum memiliki rekening bank atau belum menjadi bagian dari inklusi finansial.

Data menunjukkan bahwa warga negara yang tidak memiliki rekening bank diperkirakan mencapai 66 persen dari 275 juta penduduk Indonesia.4 Adapun pengguna internet Indonesia per Januari 2021 telah mencapai angka 202.6 juta atau sekitar 73.7% dari total populasi warga negara, dengan komunikasi ponsel di Indonesia mencapai angka 343.5 juta atau sama dengan 125.6% dari total populasi warga negara.5 Sementara data dari BI di bawah publikasi berjudul “Digital Financial Inclusion in Indonesia” memuat bahwa di tahun 2013, lebih dari 13 (tiga belas) juta pengguna ponsel di Indonesia adalah rumah tangga miskin.

Kondisi ini, seharusnya, menjadi motivasi bagi BI dan penyedia jasa keuangan terkait untuk mengupayakan inklusi finansial yang lebih merata lewat QRIS, terutama karena adanya selisih yang sangat jauh dari jumlah warga negara Indonesia yang belum memiliki rekening bank dan yang mempunyai akses internet lewat ponselnya.

Penyuluhan dan bimbingan, serta akses terhadap modal usaha adalah sebagian dari bentuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU 11/2009). Pasal 21 dari UU 11/2009 mengatur bahwa:

“Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

  1. penyuluhan dan bimbingan sosial;
  2. pelayanan sosial;
  3. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  4. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
  5. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
  6. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
  7. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil ”

Rumusan tersebut menandakan bahwa inklusi finansial dapat membantu masyarakat miskin yang paling rentan dalam masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, mengurangi ketimpangan, mengembangkan seluruh masyarakat dan

mendorong pertumbuhan ekonomi. QRIS adalah satu langkah ke arah inklusi finansial yang lebih baik, tetapi data menunjukkan bahwa BI serta penyedia jasa keuangan berbasis internet terkait masih harus lebih gencar dalam hal advokasi dan penyediaan sumber daya terkait QRIS dan manfaatnya bagi masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama. CAC/ALH