« Kembali ke Actio#18

KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN DAN STABILITAS HARGA MINYAK GORENG

Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di dalam negeri karena penggunaannya yang luas dan untuk berbagai keperluan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, minyak goreng yang digunakan di Indonesia mayoritas merupakan minyak goreng berbahan baku kelapa sawit dan sejak 2015 kebutuhan minyak goreng di Indonesia selalu meningkat.

Pada Januari 2022, harga minyak goreng di Indonesia melonjak secara masif karena adanya kelangkaan stok. Tak tanggung-tanggung, harga minyak goreng di pasaran naik hingga 73,2 persen atau Rp26.170 per liter, dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2021, yaitu Rp15.103 per liter.

Padahal, Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah 3 produksi mencapai 46,8 juta ton pada 2021.

Tingginya harga minyak goreng pada kuartal pertama 2022 kemudian mengakibatkan panic buying dalam masyarakat dan menambah kelangkaan produk. Secara struktural, minyak goreng adalah komoditas primer yang berharga layaknya beras. Namun pada praktiknya, jauh berbeda. Alih-alih menyerahkan pengaturan urusan minyak goreng kepada Badan Urusan Logistik (BULOG) seperti beras, pemerintah malah menyerahkan urusan “hulu” minyak goreng kepada pihak swasta.

Ditinjau dari aspek yuridis, seharusnya peraturan yang ada, di satu sisi dapat memberikan kepastian atas ketersediaan minyak goreng, sedangkan di sisi lain menjaga kestabilan harga minyak goreng itu sendiri. Akan tetapi, peraturan yang ada justru belum dapat menjembatani kedua tujuan tersebut. Hal ini tampak pada perubahan peraturan yang terjadi sangat cepat saat momentum kenaikan harga minyak goreng. Peraturan-peraturan tersebut adalah:

    1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Permendag 01/2022).Pemerintah dalam Permendag 01/2022 memberikan dana kompensasi kepada pelaku usaha untuk mendapatkan dana pembiayaan minyak goreng kemasan sederhana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang perhitungannya dilakukan berdasarkan selisih Harga Acuan Keekonomian dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Pasal 7). Adapun HET yang ditentukan dalam peraturan ini adalah Rp14.000 per liter (Pasal 12).
    2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Permendag 03/2022).Permendag 03/2022 mencabut dan menggantikan ketentuan Permendag 01/2022. Adapun koreksi berdasarkan Permendag 03/2022 antara lain penentuan besaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan sederhana dihitung berdasarkan selisih Harga Acuan Keekonomian (HAK) dengan HET Minyak Goreng Kemasan (Pasal 7). Penetapan HAK pada tingkat provinsi dilakukan berdasarkan referensi harga jual di tingkat pelaku usaha dan ditetapkan setiap bulan oleh direktur jenderal. Sementara HET yang ditentukan dalam peraturan ini adalah Rp14.000 per liter (Pasal 12).
    3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (Permendag 06/2022).Permendag 06/2022 mencabut dan menggantikan ketentuan Permendag 03/2022. Perubahan mendasar dalam peraturan ini antara lain penetapan HET yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permendag 06/2022 berikut:

      a. Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah;
      b. Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana; dan
      c. Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.

    4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (Permendag 11/2022).Permendag 11/2022 mencabut dan menggantikan Permendag 06/2022. Perubahan mendasar pada Permendag 11/2022 antara lain penetapan HET Minyak Goreng Curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram (Pasal 2).

Berikut adalah tabel perbandingan yang memuat perubahan peraturan mengenai minyak goreng berdasarkan Permendag 01/2022, Permendag 03/2022, Permendag 06/2022, dan Permendag 11/2022:

Meskipun tujuan dari eksistensi peraturan tersebut adalah hal yang baik, tetapi keempat peraturan tadi kenyataannya justru menyumbang kekacauan terhadap isu minyak goreng dalam perspektif yuridis. Pencabutan dan pergantian aturan dalam waktu dekat menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan minyak goreng. Hal tersebut menimbulkan persoalan berskala nasional, yaitu kelangkaan minyak goreng bagi masyarakat. SCN/IAN/RHH