« Kembali ke Actio#18

MENGURANGI AKAR MASALAH KELANGKAAN PANGAN DAN ENERGI SERTA HARGA YANG TIDAK TERKENDALI: SALAHKAN PRODUKSI ATAU DISTRIBUSI?

Sebagai negara yang secara geografis dilintasi Pada Februari hingga Maret 2022, harga minyak garis khatulistiwa, Indonesia kaya akan sumber goreng premium sekitar Rp18.500, sedangkan daya alam, seperti emas, tembaga, minyak harga minyak goreng biasa Rp17.000. Pada akhir dan gas, hutan hujan, dan berbagai spesies laut. Oleh karena itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa sumber daya alamnya yang berlimpah akan menjamin ketahanan pangan dan energi Indonesia. Namun, kuartal pertama (Q1) tahun 2022 telah membuktikan sebaliknya.

Per April 2022, Kementerian Perdagangan mencatat harga minyak goreng curah hingga April 2022 berada di level Rp18.759 per liter, meningkat 50,3% dari periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp12.475.

Pada Februari hingga Maret 2022, harga minyak goreng premium sekitar Rp18.500, sedangkan harga minyak harga minyak goreng biasa Rp17.000. Pada akhir Maret, harga minyak goreng premium naik hampir 50% mencapai Rp26.000, sementara harga minyak goreng biasa mencapai hampir Rp24.000 per liter. Meski harga minyak goreng curah tidak banyak berubah seperti dua kategori lainnya, tetapi tetap mengalami kenaikan dari Rp16.000 menjadi hampir Rp18.000.1 Fenomena kelangkaan minyak goreng berlanjut, meskipun Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar secara global.

Selain pandemi yang masih berlangsung, konflik yang ada di Eropa turut memperkeruh keadaan. Harga komoditas yang ikut meroket, seperti gandum, beras, minyak mentah hingga pupuk, terus melambung tinggi seiring kekhawatiran akan kendala rantai pasokan akibat perang. Kondisi ini diperkirakan akan memacu inflasi dunia di tengah darurat pangan. Ini menimbulkan pertanyaan: Apakah masalahnya berakar pada rantai produksi atau distribusi? Seberapa besar faktor eksternal dapat mempengaruhi harga? Apa yang harus kita lakukan, dan apa yang seharusnya sudah kita lakukan?

Mengapa Terjadi Fluktuasi Harga?

Fluktuasi harga biasanya terjadi pada komoditas yang banyak dikonsumsi. Dari perspektif ekonomi, volatilitas harga bergantung pada hukum penawaran dan permintaan: permintaan tinggi dan penawaran rendah akan meningkatkan harga barang. Sayangnya, situasi ini tidak sesederhana itu.

Untuk minyak goreng, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu fluktuasi harganya. Pertama, harga CPO internasional, yang naik sekitar 77% dibandingkan Januari 2021. Kedua, penurunan panen kelapa sawit di paruh kedua tahun 2021, yang membuat pasokan berkurang. Hal itu membuat pasokan CPO menjadi terbatas dan rantai distribusi industri minyak goreng menjadi terganggu. Ketiga, adanya peningkatan permintaan CPO untuk industri biodiesel sebagai dampak dari penerapan kebijakan B30. Keempat, pandemi COVID-19 mengganggu rantai logistik karena jumlah peti kemas dan kapal berkurang. Pandemi tersebut juga berkontribusi terhadap penurunan pasokan minyak sawit dunia. Kelima, perang Rusia dan Ukraina telah menimbulkan ketakutan akan kekurangan minyak nabati secara global. Mengingat Ukraina adalah salah satu negara penghasil minyak nabati berbahan dasar bunga matahari, para pebisnis mulai mengkaji alternatif, termasuk minyak goreng berbahan dasar minyak sawit. Keenam, penyelewengan minyak goreng curah ke pasar ekspor oleh pihak yang seharusnya mendistribusikannya ke publik. Perbuatan ini dilakukan karena lebih rendahnya harga kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) dan pagu harga dibandingkan dengan harga ekspor.

Upaya Pemerintah dalam Mengendalikan Fluktuasi Harga Minyak Goreng yang Liar

Salah satu upaya pertama untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng.10 Kebijakan ini kemudian dicabut karena pagu harga itu sendiri yang memicu kelangkaan minyak goreng. Setelah mengevaluasi akar masalahnya, pemerintah menyadari bahwa masalah disebabkan oleh rantai distribusi, bukan produksi.11 Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan empat langkah perdagangan, (i) penetapan kuota ekspor CPO;12 (ii) percepatan distribusi minyak goreng dengan menyubsidi dan membayar selisih harga oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk rakyat, (iii) pengawasan distribusi minyak goreng di pasar tradisional oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) khususnya minyak goreng dari daerah terlarang ekspor, yang produsennya tidak memiliki jaringan distribusi; dan (iv) mengambil langkah hukum bagi penimbun minyak goreng.13 Selain itu, pemotongan rantai distribusi dengan mendistribusikan langsung ke pengecer kini diperbolehkan.14 Dengan demikian, distribusi diharapkan lebih cepat dan efisien sehingga kekurangan pasokan dapat diminimalisasi.

Ada beberapa kekhawatiran berdasar yang menyoroti bahwa tidak ada jaminan bahwa pelarangan ekspor akan menekan kenaikan harga. Hal ini dikarenakan harga tandan buah segar (TBS) didasarkan pada harga CPO dunia, bukan volume ekspor CPO. Kurangnya efisiensi dalam mendistribusikan produk justru memperburuk keadaan karena dapat menyebabkan tangki penyimpanan CPO terlalu penuh, sehingga tidak dapat menampung CPO baru, yang berpotensi merugikan daripada menguntungkan dalam mengurangi masalah. Karena rantai distribusi merupakan kunci utama untuk mengurangi kelangkaan minyak goreng, pemerintah harus memastikan hal itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kekhawatiran lainnya adalah program minyak goreng bersubsidi yang mungkin saja tidak tepat sasaran atau, lebih parah lagi, disalahgunakan untuk mencari keuntungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa peraturan telah diterbitkan untuk mengatasi masalah ini.15 Namun, aturan ini masih belum mampu menjawab aspek- aspek tertentu dari masalah tersebut. Demikian halnya dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022 (Permenperin 8/2022 jo 10/2022).

Meski dalam aturan tersebut disebutkan proses percepatan pendistribusian minyak goreng curah, beberapa pelaku masih saja tidak mematuhi kebijakan tersebut sehingga mengakibatkan terhentinya distribusi minyak goreng.16 Lebih lanjut, meskipun perang Rusia dan Ukraina berkontribusi signifikan terhadap kenaikan harga minyak goreng, masalah produksi minyak sawit yang dapat mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng sebenarnya telah diprediksi sejak kuartal tiga (Q3) 2021. Berita melonjaknya harga minyak sawit sejak September 2021 pun tidak membuat pemerintah mengambil tindakan apa pun untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Atas permasalahan tersebut, penulis berkeyakinan bahwa beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah (i) lebih tegas dan lebih gencar dalam menegakkan dan mengawasi mata rantai distribusi komoditas pangan; 17(ii) berlatih memiliki kapasitas untuk memprediksi skenario tak terduga dan terburuk (seperti perang; pandemi) dan mengambil tindakan pencegahan; dan (iii) menjaga keseimbangan yang baik antara produksi, kebutuhan pasar dalam negeri, serta ekspor dan impor barang, guna menstabilkan harga dan ketersediaan barang. EFF/SPU