« Kembali ke Actio#14

Pelaksanaan E-litigasi: Alternatif Utama Penyelesaian Perkara Di Masa Pandemi

Sejak kasus pertama ditemukannya kasus Covid-19 pada bulan Maret 2020 di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan imbauan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat bekerja dari rumah. Imbauan ini bertujuan untuk memutus potensi penyebaran Covid-19 lebih luas.

 

Lembaga peradilan pun berupaya untuk mencegah dan memutus potensi penyebaran Covid-19 dengan mulai mempraktikkan sidang secara online (E-Litigasi). Hal ini sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (SEMA No. 1 tahun 2020), yang kemudian diubah dengan diterbitkannya SEMA No. 2 tahun 2020 dan selanjutnya diubah dengan SEMA No. 3 tahun 2020. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia diharapkan dapat melaksanakan persidangan secara online (E-Litigasi).

 

Sesungguhnya, prosedur pelaksanaan E-Litigasi dalam peradilan Indonesia bukan hal yang baru. E-Litigasi sudah diperkenalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak beberapa tahun terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi, sejak PERMA tersebut diterbitkan, pelaksanaan E-Litigasi belum dilaksanakan secara merata di seluruh pengadilan di Indonesia.

 

Sejak pandemi Covid-19 merebak, Mahkamah Agung mengharapkan seluruh pengadilan di Indonesia untuk mulai menerapkan E-Litigasi sebagai alternatif utama penanganan perkara dalam rangka mencegah kerumunan di gedung pengadilan. Secara teori, pelaksanaan E-Litigasi ini diharapkan meningkatkan efektifvitas dan efisiensi penanganan perkara, khususnya bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan tempat perkara disidangkan. Hal ini dikarenakan pihak tersebut tidak perlu melakukan perjalanan antarwilayah yang memiliki potensi tinggi untuk membawa virus dari satu daerah ke daerah yang lain.

 

Namun, hambatan terbesar dari pelaksanaan E-Litigasi ini adalah teknologi informatika dan akses jaringan internet yang belum merata di seluruh di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan Advokat senior, Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., bahwa meskipun telah ditandatangani nota kesepahaman terkait penggunaan video konferensi dalam pemeriksaan perkara pidana, terutama untuk pemeriksaaan saksi; tetapi, hambatan ketersediaan perangkat elektronik di tiap-tiap instansi, posisi terdakwa, dan keberadaan pihak terkait (saksi) menjadi hambatan.1 Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi institusi Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi terhadap sistem E-Litigasi.

 

Pada pemeriksaan perkara perdata, terdapat syarat persetujuan dari Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan E-Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PERMA No. 1 tahun 2019. Persyaratan ini kadang-kadang dapat menjadi salah satu alasan terhambatnya pelaksanaan E-Litigasi. Apabila salah satu pihak tidak setuju untuk melaksanakan E-Litigasi, maka persidangan akan tetap dilaksanakan dengan cara yang konvensional. Hal ini jelas tidak dapat ditawar karena berhubungan dengan prinsip fair trial (peradilan yang adil). Walaupun kadang-kadang dalam kondisi pandemi seperti saat ini, Hakim dipandang perlu untuk mengedepankan aspek kesehatan dan memberikan keleluasaan bagi pelaksanaan persidangan secara E-Litigasi dengan tetap mempertimbangkan ketentuan hukum acara serta kondisi para pihak dalam perkara.

 

Secara keseluruhan, meskipun terdapat hal-hal yang perlu dioptimalkan dalam perlaksanaannya, tentu E-Litigasi merupakan suatu solusi yang baik di tengah merebaknya Covid-19. Ke depannya, kita berharap E-Litigasi tetap dapat dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia walaupun keadaan telah kembali seperti sedia kala. ALH

 


  1. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5edfd188dad3f/problematika-sidang-pidana-daring-saat-pandemi/