« Kembali ke Actio#11

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penyelenggaraan Konstruksi Pekrjaan Umum di Indonesia

Penmbangunan Infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah indonesia pada era ini. Pemerintah telah mencanangkan, menjalankan atau bahkan telah menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dalam skala dan variasi yang berbeda-beda, mulai dari proyek skala kecil seperti pembangunan jembatan gantung hingga pembangunan skala masif, seperti pembangunan jalan tol yang menghubungkan antardaerah di Indonesia, jalur kereta api, bandara, kawasan industri, pembangkit listrik, bendungan, dan mega proyek lainnya. Namun, terdapat satu elemen yang wajib ada pada setiap pelaksanaan proyek tersebut, yakni keharusan menerapkan prinsip serta manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat penting pada bidang konstruksi karena besarnya risiko kecelakaan kerja pada bidang ini. Hal ini dapat terlihat dari tingginya angka kecelakaan yang membayang-bayangi pembangunan besar-besaran yang digadang oleh pemerintah. Pada awal tahun 2018 saja, telah terjadi sejumlah kecelakaan kerja pada proyek strategis nasional, antara lain kecelakaan kerja pada proyek LRT di Jakarta Timur dan proyek pembangunan tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Kecelakaan kerja ini menyebabkan sejumlah pekerja mengalami luka berat, bahkan menelan korban jiwa. Penerapan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak sempurna diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.

Hakikatnya, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas K3. K3 mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hak setiap pekerja untuk mendapatkan perlindungan K3 dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).1 Pelaksanaan K3 juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja) yang berisi pedoman teknis mengenai penerapan K3 dalam rangka terwujudnya keselamatan kerja. Untuk menjamin hak pekerja buruh dalam memperoleh perlindungan K3, UU Ketenagakerjaan juga mewajibkan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.2

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diartikan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PP 50/2012) mendefinisikan SMK3 sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan, dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:3
1. penetapan kebijakan K3;
2. perencanaan K3
3. pelaksanaan rencana K3
4. pemantauan dan evaluasi kinerja K3
5. peninjauan dan peningkatan kinerja K3

Di bidang konstruksi, kewajiban untuk menerapkan K3 juga diatur dalam Undang -undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi). Berdasarkan UU Jasa Konstruksi, Penyedia
Jasa Konstruksi diwajibkan untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Standar ini antara lain meliputi standar mutu bahan, peralatan; standar keselamatan dan kesehatan kerja; standar prosedur dan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi dan sebagainya.4

Secara lebih spesifik untuk konstruksi pekerjaan umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan pedoman penerapan SMK3 untuk konstruksi bidang pekerjaan umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2018 (Permen PUPR 02/2018). Peraturan ini mengatur penerapan K3 dalam setiap tahapan penyelanggaraan konstruksi pekerjaan umum, mulai dari tahap pra konstruksi; tahap pemilihan penyedia barang/jasa; tahap pe- laksanaan konstruksi hingga tahapan penyerahan hasil akhir pekerjaan.5 Lebih lanjut, peraturan ini juga mewajibkan keterlibatan Ahli K3 Konstruksi atau Petugas K3 Konstruksi pada setiap pekerjaan.6

Permen PUPR 02/2018 menjadikan Rencana K3 Kontrak (RK3K)7 sebagai salah satu dokumen yang wajib diajukan oleh penyedia jasa dalam proses tender. RK3K Penawaran tersebut kemudian akan dievaluasi dan apabila terbukti tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3, penawaran dapat dinyatakan gugur.8 Pada tahap pelaksanaan konstruksi, RK3K tersebut kemudian akan disahkan oleh PPK pada Pre Construction Meeting. RK3K yang telah disahkan akan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.9 Setelah pekerjaan selesai, penyedia jasa diwajibkan untuk membuat laporan hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan, penyakit akibat kerja serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.10

Penerapan K3 membutuhkan kerja sama dari pemerintah, penyedia jasa, serta para pekerja yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan konstruksi. Penyedia jasa harus menyiapkan dan menyediakan SMK3 yang komprehensif dan mudah dimengerti termasuk penyediaan perlengkapan K3. Para pekerja juga wajib mematuhi pedoman K3 yang ditetapkan pada setiap tahap pekerjaan dan senantiasa
mengenakan perlengkapan K3 yang diwajibkan. Terakhir, pemerintah wajib melakukan pengawasan rutin untuk memastikan para pihak terkait telah menerapkan K3 sesuai SMK3. Apabila setiap
pihak melaksanakan perannya dengan baik, diharapkan tidak ada lagi nyawa atau kehidupan yang dikorbankan atas nama pembangunan negeri ini. WNA

1. Pasal 86 UU Ketenagakerjaan; 2. Pasal 87 UU Ketenagakerjaan
3. Pasal 6 PP 50/2012; 4. Pasal 59 ayat (3) UU Jasa Konstruksi; 5. Pasal 4 Permen PUPR 02/2018; 6. Pasal 5 ayat (2) Permen PUPR 02/2018; 7. RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai saran interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU; 8. Pasal 8 Permen PUPR 02/2018; 9. Pasal 9 Permen PUPR 02/2018; 10. Pasal 10 Permen PUPR 02/2018