« Kembali ke Actio#18

PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN PANGAN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENCEGAH KRISIS PANGAN DI INDONESIA

Pangan merupakan kebutuhan yang utama bagi manusia. Kebutuhan mendasar ini diakui sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara
berdasarkan undang-undang. Negara wajib untuk menjaga dan mengimbangi ketersediaan pangan saat ini dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Tidak tercapainya hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kekurangan atau kelangkaan pangan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi ketidakcukupan pangan (prevalence of undernourishment/PoU) nasional tahun 2021 ialah sebesar 8,49%, naik 0,15 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,34%.1 Angka PoU ini sebenarnya sudah menunjukkan adanya perbaikan pada 2018 dan 2019, tetapi meningkat kembali pada 2020 akibat pandemi. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan ini menunjukkan semakin tinggi pula persentase penduduk yang mengonsumsi makanan, tetapi kurang dari kebutuhan energinya sehari-hari.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan pangan, salah satunya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan hasil produksi pertanian. Hal tersebut terjadi karena gagalnya panen karena cuaca buruk dan beralihnya peruntukan lahan pertanian menjadi lahan industri. Kelangkaan pangan juga disebabkan oleh ulah manusia, terutama oknum pedagang dan pengusaha, yang melakukan penimbunan bahan pangan pokok.

Penimbunan diartikan sebagai kegiatan membeli sesuatu dengan kuantitas yang banyak sehingga barang tersebut berkurang di pasar dan menyebabkan harga barang menjadi naik. Apabila harga tersebut sudah naik baru kemudian barang tersebut dijual kembali ke pasar dan yang menimbun barang-barang ini meningkatkan keuntungan mereka secara artifisial dan tidak adil. Penimbunan menyebabkan harga bahan pangan di pasaran meningkat secara artifisial ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini, hukum penawaran dan permintaan terdistorsi oleh beberapa entitas bisnis. Harga tidak secara akurat mencerminkan volume barang yang diproduksi dan siap dijual atau didistribusikan.

Penimbunan ini telah diatur sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ketentuan ini berlaku bagi pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang telah ditentukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

Selain itu, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga dapat dijadikan dasar dakwaan terhadap oknum yang melakukan penimbunan pangan. Beda halnya dengan ketentuan Pasal 133, cakupan dalam Pasal 107 ini adalah pelaku usaha, yang tidak hanya pelaku usaha pangan tetapi mencakup barang kebutuhan pokok dan barang penting. Selain itu, dalam Pasal 107, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tidak diberikan terhadap perbuatan yang mengakibatkan harga barang menjadi mahal atau melambung tinggi, melainkan perbuatan yang dilakukan dalam keadaan harga telah melambung tinggi. Perbedaan unsur ini mengakibatkan dua pasal ini dapat dijadikan dakwaan kumulatif apabila terdapat pelaku usaha pangan yang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal/melambung tinggi, kemudian setelah harga menjadi mahal/melambung tinggi ia tetap melanjutkan perbuatan menimbun atau menyimpan pangan pokok tersebut.

Penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak hanya dapat merugikan konsumen tetapi juga pelaku usaha lainnya. Pelaku usaha lainnya menjadi sulit untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dari produsen, terlebih jika berada dalam satu sektor yang sama. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam sektor usaha serta kepentingan umum dan dapat ditindak tegas melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Meski pemerintah telah membuat regulasi tersebut, tetapi masih banyak ditemukan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi, yang antara lain disebabkan oleh kegiatan penimbunan. Oleh karena itu, pemerintah memainkan peran penting dalam menangani kasus penimbunan barang kebutuhan pokok. Salah satu pencegahannya adalah menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan. Pada saat terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat, pemerintah perlu mendorong perusahaan swasta maupun perusahaan negara untuk meningkatkan jumlah produksi barang-barang kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mengendalikan harga melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui operasi pasar, terutama di daerah- daerah yang rawan akan kenaikan harga dan pada waktu-waktu di mana kebutuhan konsumtif masyarakat semakin tinggi. Operasi pasar ini berguna untuk mencegah para spekulan menaikkan harga di atas harga yang adil dan wajar. Operasi tersebut diharapkan dapat menekan angka inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Tentunya kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut perlu melalui proses perencanaan dan pengawasan yang baik. Selain itu, dari sisi regulasi, pemerintah perlu melakukan identifikasi pelanggaran terhadap perbuatan penimbunan. Hal tersebut dikarenakan regulasi yang mengatur penimbunan komoditas pangan tidak diperbarui dalam waktu yang lama, sementara bentuk penimbunan pangan semakin kompleks dan melibatkan banyak pihak. Hingga saat ini regulasi terakhir yang berkaitan dengan penimbunan barang adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang yang masih bersifat umum. KBA/QSM