« Kembali ke Actio#14

Penyelenggaraan Mediasi Online

Mediasi secara online dapat menjadi alternatif bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa di tengah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diterapkan oleh Pemerintah. Mediasi online diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal tersebut, mengatur bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh, sehingga memungkinkan semua pihak untuk melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam pertemuan.

 

Kendati demikian, mediasi online belum memiliki pengaturan secara lebih rinci dan belum terintegrasi sebagai bagian dari e-Litigasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, mediasi online kerap dilakukan oleh beberapa pengadilan, antara lain terhadap perkara gugatan nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Ngr oleh Pengadilan Agama Negara1 dan perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/ PA.Stn oleh Pengadilan Agama Sentani2 .

 

Mahkamah Agung saat ini sedang merumuskan PERMA tentang mediasi online. ALH

 


 

1. pa-negara.go.id
2. pa-sentani.go.id