« Kembali ke Actio#14

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

emberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 membawa dampak signifikan terhadap kegiatan bisnis di Indonesia. Salah satunya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Terbuka. RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau anggaran dasar, antara lain persetujuan perbuatan hukum atas nama Perseroan; perubahan anggaran dasar; penambahan dan/atau pengurangan modal; memutuskan penggunaan laba bersih; dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris.1

 

RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan, di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar,2 atau dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Apabila dilakukan melalui media elektronik, maka perlu dipastikan agar media yang dipergunakan dapat memfasilitasi semua peserta RUPS untuk saling melihat, mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat.

 

Akibat Covid-19, penyelenggaraan RUPS secara fisik menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Walaupun pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui Keputusan Sirkuler, Keputusan Sirkuler mensyaratkan agar semua pemegang saham setuju atas usul yang diajukan. Lebih lanjut, penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), memiliki beberapa kendala dan tidak dapat diterapkan dengan baik, utamanya bagi Perusahaan Terbuka yang memiliki jumlah pemegang saham yang besar serta sebaran geografis pemilikan saham yang luas.3 Beberapa kendala tersebut, misalnya mengenai pemenuhan persyaratan saling melihat dan mendengar, kuorum kehadiran, kuorum keputusan RUPS, dan bentuk risalah keputusan RUPS tersebut.4 Salah satu contoh kendala tersebut dialami oleh PT Bumi Resources Tbk yang harus menjadwalkan ulang RUPS Tahunan dikarenakan persyaratan kuorum kehadiran tidak terpenuhi akibat Covid-19.5 Mengingat RUPS memiliki wewenang untuk membuat berbagai keputusan penting bagi Perseroan, perlu dibuat aturan yang dapat mengatasi permasalahan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana disebut di atas.

 

Menanggapi berbagai kendala terkait penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020). POJK 16/2020 diharapkan dapat menjadi solusi bagi Perusahaan Terbuka untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS)6 yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS7 atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.8 Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Terbuka wajib untuk:9

 

  1. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS;
  2. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
      1. pimpinan RUPS;
      2. satu orang anggota Direksi dan/atau 1 orang anggota Dewan Komisaris; dan
      3. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS

 

Namun, ketentuan mengenai kehadiran fisik sebagaimana disebutkan di atas dapat tidak dilakukan, mengingat pembatasan kehadiran pemegang saham, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut diperbolehkan apabila terdapat kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK.

 

Berdasarkan Pasal 8 ayat (6) POJK 16/2020, RUPS secara elektronik harus dilaksanakan dengan memuat kegiatan paling sedikit:

 

  1. pembukaan;
  2. penetapan kuorum kehadiran;
  3. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
  4. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
  5. penutupan.

 

Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

 

Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. Pada akhirnya, POJK 16/2020 dimaksudkan untuk memfasilitasi agar Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan di tengah situasi Covid-19. DRP

 


  1. Lihat Pasal 14 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), dan Pasal 111 ayat (1) UU PT
  2. Pasal 76 ayat (1) UU PT.
  3. Paragraf 3 Bagian Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
  4. Ibid
  5. http://www.theiconomics.com/capital-market/tak-kuorum-rups-bumi-akan-dijadwal-ulang/, diakses pada 6 September 2020.
  6. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 POJK 16/2020, e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.
  7. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) POJK 16/2020, Penyedia e-RUPS merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  8. Pasal 4 ayat (1) POJK 16/2020.
  9. Pasal 8 ayat (1) POJK 16/2020.
  10. Pasal 9 ayat (1) dan (2) POJK 16/2020.
  11. Pasal 12 ayat (1) POJK 16/2020.
  12. Pasal 8 ayat (5) POJK 16/2020.