« Kembali ke Actio#11

Pertanggunjawaban Pemilik Atas Keselamatan Gedung

Pada 15 Januari 2018 silam, kita dikejutkan dengan berita robohnya selesar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mengakibatkan 72 orang luka-luka. Kasus Lainnya terjadi padi 2008, saat Pilar Pengadilan Negri Jakarta Barat ambruk dan menewaskan seorang pengacara serta melukai tiga pengacara lainnya.

Robohnya gedung akibat peristiwa alam, seperti gempa bumi, dapat dikatakan peristiwa force majeur. Namun, dalam dua kasus tadi tidak terdapat unsur alam. Kasus-kasus tersebut adalah cermin kelalaian manusia, baik pemilik maupun pengelola gedung.

Secara hukum, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Gedung Bangunan. Menurut Pasal 37 UU Gedung Bangunan, pendirian suatu bangunan harus memenuhi persyaratan laik fungsi. Pasal tersebut juga melahirkan kewajiban bagi pemilik agar melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala untuk memenuhi per- syaratan kelaikan bangunan. Oleh karenanya, jika suatu bangunan mengalami kerusakan tanpa adanya bencana alam padahal usia gedung belum terlalu tua, maka kelayakan dan keamanan gedung tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Soal tanggung jawab pemilik gedung antara lain dapat kita lihat dalam Pasal 41 ayat (2) UU Gedung Bangunan, yakni:
a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;
b. memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala;
c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung;
d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung.
e. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi;
f. membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dengan tidak meng- ganggu keselamatan dan ketertiban umum.

Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung jo Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum RI Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, setiap bangunan harus memiliki sertifikasi laik fungsi, baik swasta maupun instansi pemerintah. Tujuannya agar bangunan dapat memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Bangunan juga sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya—yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sebagaimana diamanatkan di Pasal 2 ayat (2) Permen tersebut.

Kenyataannya, tidak semua pemilik gedung mematuhi aturan-aturan di atas. Buktinya kasus seperti di paragraf awal tadi masih kerap terjadi. Pemerintah pun kurang memiliki ketegasan
dalam menegakkan aturan. Padahal, jika dari awal semuanya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU dan aturan di bawahnya, maka hal serupa tak perlu terjadi.

Pertanggungjawaban Perdata dan Pidana Pemilik Gedung
Dua contoh kasus di atas secara jelas membuktikan adanya korban. Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya unsur kelalaian atau malah mungkin ke- sengajaan pemilik akibat tidak memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, berdasarkan prosedur hukumnya, korban maupun ahli waris dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pemilik gedung sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tuntutan hukum tersebut dapat berupa ganti rugi secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana.

Secara perdata, korban maupun ahli waris dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Tuntutan tersebut dapat berupa ganti rugi pengobatan dan/atau kerugian lainnya, seperti cacat seumur hidup dan kehilangan nyawa.

Nah, meskipun pemilik telah membayar ganti kerugian secara perdata, tetapi berdasarkan doktrin hukum pidana, pemulihan kerugian secara perdata tidak menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum secara pidana (onrechtmatige daad). UU Gedung Bangunan secara khusus telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pemilik gedung, yakni pada Pasal 46 dan Pasal 47 bahwa:

Pasal 46
1. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.
2. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 15% dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
3. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 20% dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
4. Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.
5. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47
1. Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.
2. Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. pidana kurungan paling lama satu tahun
dan/atau pidana denda paling banyak 1% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
b. pidana kurungan paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;
c. pidana kurungan paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka pemilik gedung yang lalai dan mengakibatkan korban jiwa dapat dikenakan pidana denda dan pidana penjara. Namun satu hal yang mengganjal bahwa dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) disebutkan bahwa tata cara pengenaan sanksi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sementara dalam PP No. 36 tahun 2005, hal tersebut tidak diatur sama sekali sehingga masih terdapat kekosongan hukum (rechtvacuum). ALH