« Kembali ke Actio#4

POJK 31/2016 Pastikan Validitas Usaha Pergadaian

Gadai merupakan salah satu skema jaminan yang pada umumnya sering digunakan masyarakat apabila membutuhkan dana cepat. Karena gadai bermodalkan benda bergerak, masyarakat memiliki opsi untuk mendapatkan pinjaman dana sesuai taksiran nilai jaminannya.

Dengan menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, jenis usaha gadai disadari turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Guna meningkatkan ketercakupan keuangan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat menengah ke bawah, OJK memandang perlu suatu landasan hukum demi menciptakan usaha pergadaian yang sehat. Terlebih lagi, adanya landasan hukum berarti memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan perlindungan kepada konsumen.

Guna mengakomodasi halhal tersebut di atas, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 31/2016 Pastikan Validitas Usaha Pergadaian 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (“POJK 31/2016”) untuk memastikan keamanan lalu lintas usaha. Ketentuan tersebut mengatur:

  1. Perusahaan pergadaian harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.
  2. Jumlah minimal penyertaan modal dalam melakukan usaha pergadaian adalah Rp500.000.000 untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota, dan Rp2.500.000.000 untuk lingkup wilayah usaha provinsi. Nominal tersebut dipandang cukup oleh OJK bagi pelaku usaha untuk menjalankan usaha pergadaian, baik di tingkat kabupaten mapun provinsi.
  3. POJK 31/2016 mewajibkan para pelaku usaha pergadaian untuk mencantumkan tingkat bunga pinjaman yang ditawarkannya secara jelas dan terbuka di tiap unit pelayanannya. Dengan begitu, masyarakat dapat memilih tingkat bunga pinjaman terendah dari parapelaku usaha pergadaian, dan hal tersebut diharapkan dapat menimbulkan persaingan usaha yang sehat di antara sesama pelaku usaha.
  4. Lebih lanjut, perusahaan pergadaian juga diwajibkan untuk memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penaksir yang telah lulus ujian sertifikasi penaksiran barang jaminan untuk menaksir nilai dari barang jaminan di setiap unit pelayanan. Namun, nasabah dapat menuliskan permohonan tertulis kepada pelaku usaha pergadaian andaikata ingin diberi dana pinjaman lebih rendah dari nilai asli taksiran barang.

Terlepas dari semua ketentuan yang diatur di dalam POJK 31/2016 sebagaimana disebutkan di atas, keterlibatan OJK secara langsung dalam dunia usaha pergadaian diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha mengingat usaha pergadaian kini mendapat pengawasan langsung dari OJK.

-SMF-