« Kembali ke Actio#13

Prinsip Force Majeure dan Hardship Suatu Perbandingan

Berdasarkan kebebasan membuat perjanjian, para pihak bebas menentukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Akan tetapi, berdasarkan penggunaan sebelumnya dan kebiasaan peristiwa, yang dikategorikan sebagai force majeure. pada umumnya berkaitan dengan peristiwa alam dan sosial, misalnya: gempa bumi, banjir, angin topan dan perang saudara. Di Indonesia, peristiwa yang berkaitan dengan ekonomi dan kepentingan bisnis dikategorikan sebagai hardship. 1 Peristiwa yang berkaitan dengan ekonomi dikategorikan sebagai force majeure, di antaranya krisis moneter, berdasarkan kepada Putusan No. 3087K/Pdt/2001. Krisis ekonomi berdasarkan Putusan No. 285PK/Pdt/2010).2

Apakah hardship merupakan doktrin yang dijalankan di Indonesia? Berbeda dengan force majeure yang secara terang diatur dalam ketentuan Pasal 1244, 1245, 1444 dan 1445 KUH Perdata, maka hardship belum ada pengaturannya. Dan, dalam hal terjadi kasus-kasus terkait dengan hardship, pada umumnya hakim akan memutus berdasarkan force majeure. Klausula hardship biasanya digunakan untuk mengatasi tidak adanya penerapan klausul force majeure yang mengatur tentang hardship dalam lingkup bisnis. Aturan tentang hardship menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat untuk melaksanakan perikatannya, dengan tunduk pada ketentuan tentang hardship. 3

Tentunya, hal ini mengakibatkan ketidakpastian untuk menilai suatu keadaan hardship, apakah boleh salah satu pihak mengesampingkan konsekuensi hukum atas tindakan wanprestasi. Ketidakpastian ini dapat dimitigasi dengan mencantumkan klausula force majeure atau klausula hardship pada suatu kontrak komersial berdasarkan berdasarkan kriteria objektif yang jelas, harus dipertimbangkan berdasarkan karakteristiknya. Ini akan memakan waktu lama untuk menghilangkan beberapa keraguan mengenai apakah suatu peristiwa campur tangan telah terjadi yang seharusnya memungkinkan Para Pihak untuk sebagian atau sepenuhnya lolos dari kewajiban kontrak mereka.

Force majeure dan hardship memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut: Persamaan antara hardship dan force majeure, antara lain:4

  1. Terdapat suatu peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak (debitur);
  2. Peristiwa tersebut tidak dapat diduga pada saat pembuatan kontrak;
  3. Peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan (risiko) salah satu pihak.

Terdapat beberapa perbedaan penting antara force majeure dan hardship, antara lain:

Pada persitiwa force majeure, maka dapat terjadi:

  1. Kontrak akan dianggap berakhir (kecuali force majeure sebagian, ada kewajiban untuk melanjutkan sebagian yang tersisa), karena apabila merujuk pada Pasal 1381 KUHPerdata, maka force majeure merupakan salah satu alasan yang menyebabkan hapusnya perikatan;
  2. Debitur tidak lagi bertanggung jawab atas risiko.

Pada hardship, peristiwa yang menghalangi prestasi diutamakan pada peristiwa yang mengubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik karena meningkatnya biaya pelaksanaan atau karena nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah:

  • Mengakibatkan perubahan signifikan sehingga akan menimbulkan kerugian secara tidak wajar kepada pihak lain;
  • Apabila terbukti maka kontrak tidak berakhir namun dapat dinegosiasi ulang (renegosiasi) oleh para pihak untuk kelanjutannya;
  • Apabila negosiasi ulang gagal maka sengketa dapat diajukan ke pengadilan untuk dapat diputuskan;
  • Hakim dapat memutuskan kontrak atau merevisi kontrak untuk mengembalikan keseimbangan secara proporsional.5

Konsekuensi hukum atas persamaan dan perbedaan yang telah disampaikan diatas harus secara jelas disampaikan dalam proses negosiasi kontrak untuk meminimalkan ketidakpastian.

Dengan mencermati persamaan maupun perbedaan karakteristik antara force majeure dan hardship, maka dilihat dari perspektif kontrak komersial, hardship dipandang lebih fleksibel dan akomodatif untuk memberikan jalan keluar ketika muncul sengketa.

Namun, meskipun telah diakui oleh Pengadilan, praktik bisnis di Indonesia yang telah berlangsung selama ini tampaknya belum mengenal doktrin hardship, terbukti dengan minimnya kontrak-kontrak yang mengatur klausula hardship pada kontrak standard.

Salah satu cara lain yang dapat dilakukan adalah untuk mencantumkan ketentuan terkait hardship dalam lingkup klausul force majeure. Pencantuman klausula hardship dalam kontrak, khususnya untuk kontrak jangka panjang dengan nilai investasi yang sangat besar mempunyai arti penting untuk mengatasi kesulitan dalam menghadapi kehadiran doktrin hardship. Fluktuasi pada sektor perminyakan, komoditas dan biaya tenaga kerja merupakan dasar bagi kelangsungan organisasi bisnis dalam jangka panjang. Mungkin sudah waktunya bagi advokat untuk memberikan advis kepada klien tentang risiko-risiko ini daripada menyerahkan penentuan kepada sistem Pengadilan.

Pada akhirnya, ada atau tidak adanya klausula hardship maupun force majeure mengacu kepada penyampaian dan substansi klausulaklausula tersebut yang akan memberikan ruang gerak yang fleksibel terhadap kemungkinankemungkinan keadaan yang secara fundamental akan mempengaruhi keseimbangan kontrak dalam pelaksanaannya. HWO/ALH

 


 

  1. Contract Law in China, Hong Kong: Sweet & Maxwell Asia, 2002, hlm. 409.
  2. “Penting Diketahui! Alasan-Alasan Force Majeure dalam Yurisprudensi Perdata” https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5e734b032159c/penting-diketahui-alasan-alasan-iforce-majeur-i-dalam-yurisprudensi-perdata/ diakses pada tanggal 2 April 2020
  3. Article 6.2.1 of UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2010, hlm. 19
  4. Taryana Soenandar, Prinsip-Prinsip Unidroit: Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 121-123.
  5. Article 6.2.2 Jo. Article 6.2.3 of UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2010, hlm. 19