« Kembali ke Actio#18

RESPONS PEMERINTAH TERHADAP PENURUNAN IMPOR MINYAK AKIBAT DAMPAK PERANG RUSIA-UKRAINA

Apa Dampak dari Serbuan Rusia ke Ukraina atau Negara Lain yang Terasosiasi dengan Negara-negara Tersebut?

Perang antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan dampak besar terhadap pasar minyak secara global. Rusia menyatakan larangan ekspor terhadap telekomunikasi, medis, kendaraan, agrikultur, peralatan elektronik, dan produk-produk kehutanan seperti kayu. Atas keputusan tersebut, pemerintah Barat mengenakan sanksi berupa larangan pembelian minyak dari Rusia. Ini mengakibatkan dampak bagi negara-negara lain. Barang ekspor dari Rusia yang populer adalah petroleum dan gas. Akibat sanksi oleh pemerintah Barat, maka impor petroleum di seluruh dunia pun berkurang pesat. Adapun Ukraina mengekspor minyak biji, jagung, gandum, bijih besi, dan besi yang telah diolah sebagian. Target ekspor Ukraina adalah Cina, Polandia, Rusia, Turki, dan Mesir. Kehilangan target negara tujuan ekspor mengakibatkan kerugian pada perekonomian Ukraina, tetapi tidak sebesar Rusia.

Sanksi dari pemerintah Barat sehubungan dengan perang Rusia-Ukraina, terutama dalam hal ekspor minyak mulai menciptakan masalah di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kurangnya impor minyak menyebabkan menurunnya distribusi minyak. Lebih lanjut, inflasi harga minyak secara global dan distribusi yang tidak merata, seperti dalam hal distribusi minyak goreng (minyak goreng sawit dan minyak goreng bunga matahari) menyebabkan harga produk mengalami kenaikan, termasuk bahan bakar minyak (BBM) yang harganya meningkat sebesar dua kali lipat dari harga sebelumnya. Pemerintah Indonesia memang melakukan beberapa tindakan untuk menanggulangi kekurangan minyak di berbagai daerah di Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya permainan terhadap minyak goreng yang dilakukan oleh distributor minyak goreng tersebut.

Apakah Ada Peraturan Baru dalam Ranah Pangan dan Energi?

Pemerintah dan Presiden Republik Indonesia mencoba mengurangi dampak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (MoT 11/2022) dengan harapan dapat membuat harga minyak goreng terjangkau bagi rakyat Indonesia. Peraturan ini melarang distributor dan penjual minyak goreng untuk menetapkan harga minimal atau maksimal. Kementerian juga akan mengawasi distribusi minyak goreng. Ada hukuman terhadap pelanggar atau penalti yang dikenakan pada pelanggar peraturan MoT 11/2022, tercantum pada Pasal 5 peraturan tersebut. Distributor yang melanggar peraturan, berdasarkan Pasal 3, akan dikenakan sanksi administratif. Ini juga berlaku bagi industri menengah ke atas. Sanksi administratif berupa penghentian sementara aktivitas; dan/atau pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif akan ditetapkan oleh Kementerian dan Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelanggaran peraturan, Bupati dapat memberikan mandat kepada Kepala Dinas Perdagangan. Sanksi administratif dalam bentuk pencabutan izin usaha diimplementasikan melalui Online Single Submission (OSS) berdasarkan pemberitahuan dari kementerian ataupun bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan izin usaha.

Selain itu, ada pula inisiatif pemerintah berupa pelarangan ekspor crude palm oil (CPO). Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2022 berisi Larangan Sementara Ekspor crude palm oil, refined, bleached, and deodorized palm oil, refined, bleached, and deodorized palm olein, dan used cooking oil. Peraturan ini berlaku sejak 28 April 2022 untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pelanggar peraturan akan dikenakan sanksi administratif. Peraturan berfungsi untuk mengawasi produksi dan distribusi minyak sawit mentah. MAD/JRX