« Kembali ke Actio#18

RUU KETAHANAN PANGAN SEBAGAI PROYEKSI KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

Kedaulatan pangan umumnya dianggap sebagai pemenuhan hak asasi manusia, mulai dari menentukan akses terhadap pangan hingga menentukan sistem pangan suatu negara itu sendiri. Dalam realisasinya, kedaulatan pangan dapat terwujud jika produsen pangan memiliki, menguasai, dan mengontrol alat-alat produksi pangan, seperti tanah, air, benih, dan teknologi. Syarat lainnya adalah terlaksananya reformasi agraria. Jika melihat Undang-Undang Pangan, maka ada sejumlah persoalan yang menghambat terpenuhinya syarat- syarat tersebut, antara lain:

  1. Adanya perlakuan yang sama antara produsen pangan kecil, seperti petani dan nelayan dengan pelaku usaha pangan yang bisa mencakup agribisnis/food estate. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 4 (penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan); ataupun Pasal 17 (kewajiban pemerintah/pemerintah daerah melindungi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan). Sementara dalam Pasal 18, Pemerintah diharuskan untuk menghapus segala kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing. Undang-Undang Pangan ini tentunya menurunkan daya saing para produsen pangan kecil jika harus dihadapkan dengan perusahaan pangan besar. Faktanya, hingga saat ini kebijakan dan fasilitasi pemerintah dalam hal menguatkan kapasitas nelayan tradisional dalam kegiatan pascatangkap (pengolahan) masih sangat minim.
  2. Pasal 14 ayat (2) UU Pangan menyatakan bahwa impor pangan dimungkinkan dalam hal produksi pangan dalam negeri dan jika cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Namun dalam Rencana Kerja Pemerintah 2013, Pemerintah sendiri memperlihatkan fakta empiris kecenderungan produksi pangan dalam negeri yang terus menurun. Tidak ada jangka waktu yang menegaskan berapa lama kebutuhan pangan dalam negeri dicukupi oleh pangan impor. Sepanjang 2012, kebijakan impor ikan menjadi tren utama kebijakan pangan perikanan Indonesia. Setidaknya sampai kuartal 2012, ada tujuh komoditas tuna impor walaupun tuna adalah kekayaan laut yang tersebar di perairan Indonesia. Demikian juga dengan gurita, cumi-cumi, dan udang yang masih terus diimpor. Kebijakan impor makin tidak relevan karena berimplikasi negatif terhadap arah kebijakan perdagangan dan penguatan kemandirian ekonomi perikanan nasional. Ekspor digenjot, kuota impor justru melonjak drastis. Lebih ironis lagi, ekspor masih didominasi oleh ikan mentah dan segar yang merupakan kebutuhan produksi dan konsumsi dalam negeri. Sebaliknya, produk perikanan yang diimpor tidak hanya berbentuk hasil olahan, melainkan juga bahan baku yang sejatinya dapat ditemui di perairan Indonesia.
  3. Di sisi lain, Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan sudah tercukupi, kelebihan produksi pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain”. Penjelasan Undang-Undang ini mengartikan “untuk keperluan lain” sebagai penggunaan kelebihan produksi pangan selain untuk konsumsi. Di antaranya untuk pakan, bahan baku energi, industri dan/atau ekspor. Upaya Pemerintah untuk melegitimasi pengembangan bahan bakar nabati (agrofuel) yang tentunya membutuhkan banyak lahan untuk dikonversi menjadi perkebunan- perkebunan monokultur. Jika ini terjadi, tentunya akan menyebabkan praktik perampasan tanah secara masif dan pelanggaran hak petani. Kembali, justru membuka akses bagi perusahaan- perusahaan besar.
  4. Lebih lanjut, mengenai impor pangan yang lebih khusus diatur dalam Pasal 36 ayat (1), impor pangan tidak hanya dibatasi pada situasi rawan/krisis pangan, tetapi juga pada pangan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Hal ini menimbulkan persaingan antara pangan produk lokal dengan pangan produk impor.
  5. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Namun, petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil sebagai kelompok yang akan terkena dampak, tidak diperhitungkan sebagai pihak yang harus dimintakan pendapatnya oleh Pemerintah sebelum melakukan impor pangan agar impor pangan yang dilakukan tidak berdampak negatif.
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak memuat soal pembaruan agraria sebagai langkah penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Meskipun dalam RKP 2013, Pemerintah sudah menyatakan bahwa persoalan menyusutnya lahan produktif menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya produksi pangan, Pemerintah tidak melihat bahwa akar persoalannya adalah tidak terlaksananya reformasi agraria yang sejati.
  7. Pasal 89 jo Pasal 141 memuat ancaman kriminalisasi karena mensyaratkan keamanan dan mutu pangan yang harus dicantumkan dalam label kemasan pangan. Ketidakpatuhan membawa kemungkinan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar. Ancaman kriminalisasi ini berlaku untuk pengolah makanan skala kecil, termasuk perempuan nelayan. Undang-undang tersebut tidak memperhitungkan fakta bahwa hampir 50 persen perempuan dari keluarga nelayan terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan, yang terutama dalam pengolahan dan penjualan hasil tangkapan/budidaya. Sayangnya, mereka secara hukum tunduk pada aturan dan peraturan yang sama. Selama ini, belum ada dukungan/fasilitasi yang mencukupi untuk perempuan nelayan dalam meningkatkan kapasitas nelayan dan perempuan nelayan dalam kegiatan pascatangkap yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Hal ini menjadikan perempuan nelayan rentan terhadap aturan ini. Aturan ini hanya akan menguntungkan pelaku usaha pangan dengan kepemilikan modal besar.

Dalam menangani permasalahan tersebut, perlu adanya RUU Ketahanan Pangan untuk menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan karena belum mampu menjawab permasalahan yang ada dan mendukung petani dan nelayan sebagai produsen pangan. Undang- Undang Pangan yang kita pedomani tidak sesuai dengan kondisi riil yang kita hadapi. Undang- undang seharusnya menjadi produk hukum yang memayungi semua kepentingan pangan. Oleh karena itu, perlu segera dikerjakan dua hal, yaitu pembenahan birokrasi yang menangani fungsi dan peran antarkementerian terkait urusan pertanian dan pangan, juga menjawab persoalan yang mendesak dihadapi petani, seperti pupuk subsidi dan pemenuhan kebutuhan petani atas pemasukan pertanian yang mudah dan murah. Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat. Kita perlu mengembangkan pertanian kecil dan menengah, bukan skala besar dan tidak monokultur.

Tinjauan terhadap setiap pasal RUU Pangan akan menunjukkan seberapa kuat rancangan peraturan berdampak pada liberalisasi. Hal ini tercermin dalam draf pasal yang memberikan sektor swasta kemungkinan menimbun pangan secara luas. Bicara tentang makanan, itu berarti kita bicara tentang kehidupan banyak orang. Jika pasal-pasal ini tidak dikoreksi, dikhawatirkan akan terjadi liberalisasi pangan yang sangat besar di negeri ini. Sektor pangan republik ini akan semakin didominasi oleh segelintir kapitalis besar. Kondisi ini jelas akan membahayakan ketahanan pangan kita. Bagi bangsa Indonesia, sebutir beras tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi, tetapi juga banyak dimensi, antara lain keadilan, hak asasi manusia, nasionalisme, spiritual, bahkan sosial dan politik. Beras akan selalu menjadi urusan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, dalam merancang RUU, DPR harus tetap pada panduan dasar, yaitu UUD 1945, jadi nilai-nilai leluhur terkait pangan tidak luntur dengan nilai-nilai yang lain. YAN/FDH/MGA