« Kembali ke Actio#17

SEKTOR PARIWISATA TETAP DIBATASI SAAT PANDEMI COVID-19

Pemerintah sempat mengeluarkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia untuk libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 (Inmendagri 62/2021). Namun, kebijakan tersebut dihapuskan oleh Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Inmendagri 66/2021) yang ditandatangani pada 9 Desember 2021 dan berlaku pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, dan dengan demikian mencabut Inmendagri 62/2021.1 Dalam aturan tersebut, terdapat kelonggaran dalam kapasitas maksimal jumlah wisatawan yang semula 50% menjadi 75%.

Alasannya, masyarakat Indonesia yang pernah terinfeksi COVID-19 dan sembuh sudah memiliki antibodi terhadap COVID-19. Capaian vaksinasi di Jawa-Bali pun sudah mencapai 76% untuk dosis pertama dan 56% untuk dosis kedua. Dalam sebulan terakhir, penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia masih terkendali dengan rata-rata penambahan kasus sebanyak 400 kasus per harinya.

Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 untuk Jawa-Bali (Inmendagri 63/2021) yang ditandatangani pada 29 November 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2021 untuk luar Jawa-Bali yang ditandatangani pada 6 Desember 2021 (Inmendagri 65/2021). Pada pokoknya, dalam aturan tersebut, setiap wilayah diberlakukan level PPKM yang berbeda dan tidak seluruhnya menerapkan PPKM Level 3.

Sementara itu, sektor pariwisata tetap menerapkan larangan terhadap tempat usaha dan destinasi wisata untuk menyelenggarakan acara perayaan Tahun Baru di area tertutup atau area terbuka.3 Larangan tersebut tercantum pada Surat Edaran Nomor SE/2/M-K/2021 tentang Aktivitas Usaha dan Destinasi Pariwisata Pada Saat Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang ditandatangani pada 6 Desember 2021 (SE Kemenparekraf 2/2021). Pengaturan ini, masih merujuk pada Inmendagri 62/2021.4 Meskipun tetap dengan pembatasan pengunjung, adanya kebijakan pemerintah dalam penghapusan pemberlakuan PPKM Level 3 pada sektor pariwisata disambut baik oleh Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), yang diwakili oleh Ketua Dewan ASPPI, Bahriyansah Momod.

Bahriyansah optimistis, dengan adanya kebijakan penghapusan pemberlakuan PPKM Level 3, bisa mendongkrak kinerja industri pariwisata, asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Beliau menyatakan bahwa diperkirakan rata-rata tingkat kunjungan sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sekitar 70%, lebih tinggi dari rata-rata tingkat kunjungan pada tahun 2020.5 IAN