« Kembali ke Actio#14

Tanya Jawab Actio 14

Q: Apakah terdapat kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait penyesuaian upah karena pembatasan kegiatan usaha?

A: Kebijakan mengenai penyesuaian dan tata cara pembayaran upah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/ Hk.04/iii/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (SE KEMENAKER). SE KEMENAKER ini ditujukan untuk menjaga kelangsungan usaha serta melindungi pekerja. SE KEMENAKER mensyaratkan dua hal agar penyesuaian upah dapat dilaksanakan. Syarat pertama adalah kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, sedangkan syarat kedua adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja.

 

Q: Apakah terdapat kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait dengan penundaan pekerjaan dalam bidang konstruksi dikarenakan Covid-19?

A: Berdasarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Instruksi Menteri PU) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, diatur mengenai Penghentian Pekerjaan Sementara. Instruksi Menteri PU mengatur bahwa Penghentian Pekerjaan Sementara dapat dilakukan karena alasan sebagai berikut:

a. Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran;

b. Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien dalam Pengawasan (PDP); atau

c. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/ Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

 

Secara tegas, Instruksi Menteri PU menjelaskan bahwa Penghentian Pekerjaan Sementara termasuk dalam penghentian akibat keadaan kahar. Lebih lanjut, akibat dari Penghentian Pekerjaan Sementara adalah tetap melekatnya kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terhadap Tenaga Kerja Konstruksi, Subkontraktor, Produsen, dan Pemasok yang terlibat dalam bentuk Kompensasi biaya upah Tenaga Kerja dan Pembayaran. Namun demikian, analisis perlu dilakukan secara menyeluruh pada konstruksi pasal di tiap-tiap kontrak dan situasi kondisi pada kasus per kasus. VKA