« Kembali ke Actio#4

Tanya & Jawab Actio #4

Bentuk badan usaha apa sajakah yang dapat menyelenggarakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (fin-tech)?

Jawaban:

Di Indonesia, penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan istilah financial technology (fin-tech) diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK No. 77/2016”).

Aturan tersebut berisi penjelasan bahwa penyelenggara fintech adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjammeminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 2 POJK No. 77/2016 menyatakan bahwa penyelenggara fin-tech termasuk sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan badan hukum penyelenggara fin-tech merupakan perseroan terbatas atau koperasi.

Yang perlu diperhatikan adalah, jika penyelenggara fin-tech merupakan warga negara asing dan badan hukum asing, maka kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, dibatasi paling banyak atau maksimal 85% (delapan puluh lima persen).

Direktur perusahaan yang bermaksud mendirikan perusahaan peer to peer lending Bagaimanakah status hukum penyelenggara peer to peer lending atau fin-tech yang sudah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK No. 77/2016”) yang telah diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016? Bagaimana pula perizinannya?

Jawaban:

Penyelenggara fin-tech merupakan bagian dari lembaga jasa keuangan lainnya yang diawasi oleh OJK. Maka dari itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, penyelenggara fin-tech harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Bagi penyelenggara fin-tech yang telah melakukan kegiatan usahanya sebelum POJK No. 77/2016, mereka berkewajiban melakukan pengajuan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah POJK No.77/2016 berlaku. Permohonan pendaftaran oleh penyelenggra disampaikan oleh direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan formulir 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran POJK No.77/2016 dengan memuat dokumen yang diperlukan seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) POJK No. 77/2016.

Setelah permohonan pengajuan pendaftaran tersebut terdaftar, penyelenggara yang telah terdaftar di OJK tersebut dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal terdaftar di OJK wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara oleh direksi penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan formulir 2 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari POJK No. 77/2016 serta dengan melampirkan dokumendokumen yang dipersyaratkan berdasarkan POJK No.77/2016.

-EDN-