« Kembali ke Actio#4

WASPADA TPPU DALAM PENYALURAN PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI

Saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat cepat. Sektor pembiayaan tidak luput dari pasar yang terkena imbas perkembangan teknologi informasi tersebut. Maka dari itu, tentu bukan hal yang asing apabila Anda mendengar istilah fin-tech atau peer to peer lending. Ya, nama tersebut adalah istilah yang biasa dipakai untuk menyebut proses penyaluran pinjaman online berbasis teknologi.

Namun, di sini kami tidak akan membahas mengenai jenis-jenis dan perbedaannya. Sebaliknya, tulisan ini akan membahas potensi timbulnya penyalahgunaan sistem tersebut, khususnya pada sistem peer to peer lending, untuk kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebagaimana diketahui, TPPU telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”).

Kategori pokok TPPU diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 dengan unsur-unsur yang antara lain meliputi tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menyembunyikan, atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil kejahatan.

Ancaman hukuman TPPU dalam pasal-pasal tersebut bervariasi, mulai dari 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Sebuah pertanyaan muncul kemudian, bagaimana suatu penyaluran pinjam-meminjam berbasis teknologi dapat disalahgunakan untuk TPPU?

Berbeda dengan proses penyaluran kredit secara konvensional melalui bank atau lembaga pembiayaan lainnya, sumber pendanaan dalam sistem peer to peer lending tidak secara langsung berasal dari perusahaan penyelenggara pembiayaan tersebut. Perusahaan penyelenggara hanya sebagai perantara yang mempertemukan antara kreditor dan debitor sehingga suatu hubungan hukum akan terjadi antara debitor dan kreditor tanpa melibatkan perusahaan penyelenggara jasa tersebut dalam pemberian pinjaman.

Dapat dipahami bahwa perusahaan penyelenggara jasa peer to peer lending akan melakukan survei kelayakan seorang debitor sebelum pengajuan pinjaman. Namun, yang menjadi perhatian kemudian, apakah perusahaan penyelenggara jasa akan menelusuri asal-usul dana yang disetorkan oleh pemodal? Terlebih lagi, sejauh ini, perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa peer to peer lending belum masuk sistem Bank Indonesia dan belum sepenuhnya dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berbeda dengan bank dan perusahaan pembiayaan konvensional yang telah masuk dalam sistem Bank Indonesia dan OJK.

Sampai saat ini, pemerintah melalui OJK baru menerbitkan satu peraturan, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Namun, POJK 77/2016 tersebut tidak cukup mengatur tentang pencegahan TPPU dan pengawasan terhadap sumber dana dari investor. OJK sejauh ini hanya mewajibkan perusahaan penyelenggara jasa untuk membuat laporan rutin kepada OJK.

Mengingat bahwa nilai transaksi dalam pemberian pinjaman berbasis teknologi relatif kecil, maka hal tersebut tidak akan masuk dalam radar pengawasan dan tidak wajib lapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan dan sistem yang dapat lebih mengawasi dan memantau sumber pendanaan dalam penyaluran pinjaman berbasis teknologi untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana pencucian uang.

-ADP-