Putusan MK atas Pasal 251 KUHD: Membuka Jalan Baru bagi Masa Depan Industri Asuransi Indonesia

By Setyawati Fitrianggraeni, Taufik Nuariansyah Tanjung

Pengantar

Pada tanggal 3 Januari 2025 Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan nomor 83/PUU-XXII/2024 menyatakan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (”KUHD”) sebagai inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma Pasal 251 KUHD tidak secara tegas mengatur mengenai mekanisme syarat batal atau tata cara pembatalan dilakukan jika terdapat hal-hal yang disembunyikan dalam membuat perjanjian, kecuali sekadar ada pilihan akibat yang dapat timbul, yaitu perjanjian tersebut batal atau perjanjian tersebut tidak akan diadakan atau akan diadakan dengan syarat yang berbeda, jika hal-hal yang keliru atau disembunyikan tersebut diketahui sebelumnya. Dengan adanya Putusan ini menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat, yang berarti bahwa pembatalan perjanjian asuransi harus didasarkan atas kesepakatan antara penanggung dan tertanggung atau berdasar putusan Pengadilan, bukan tindakan sepihak dari penanggung[1]  Makna dari Inkonstitusional bersyarat adalah pasal yang dimohonkan diuji dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan MK tidak dipenuhi.

Perjanjian Asuransi: Pengertian dan Tujuan

Pasal 246 KUHD mendefinisikan perjanjian asuransi sebagai perikatan di mana penanggung, dengan menerima premi, berkewajiban memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa tak pasti. Sementara itu, Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memperluas definisi ini, mencakup penggantian kerugian atau pembayaran berdasarkan hidup/meninggalnya tertanggung.³ Intinya, asuransi bertujuan mengalihkan risiko finansial dari tertanggung ke penanggung, menciptakan keseimbangan dalam hubungan kontraktual yang menjadi dasar pertimbangan MK.

Perjanjian asuransi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perjanjian umum, salah satunya adalah prinsip iktikad baik (utmost good faith). Prinsip ini, yang tercermin dalam Pasal 251 KUHD, mewajibkan tertanggung mengungkapkan fakta material secara jujur dan melarang misrepresentation.⁴ Prinsip lain seperti kepentingan yang dapat diasuransikan, ganti rugi, dan subrogasi (Pasal 250, 252, 253, 284 KUHD) juga mendukung esensi perjanjian asuransi, namun iktikad baik menjadi fokus utama dalam putusan MK.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Norma Pasal 251 KUHDagang

Pasal 251 KUHD memberikan hak kepada penanggung untuk membatalkan perjanjian asuransi atau menolak klaim jika tertanggung tidak mengungkapkan fakta material, sesuai prinsip iktikad baik yang mencakup kewajiban pengungkapan (duty of disclosure) dan larangan misrepresentation.⁵ Namun, MK menilai norma ini bermasalah karena: (1) berpotensi multitafsir, terutama jika tertanggung menyembunyikan fakta dengan iktikad baik; (2) iktikad baik seharusnya menjadi dasar perjanjian, bukan alasan pembatalan sepihak; dan (3) sebagai ranah hukum perdata, pembatalan harus berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan, bukan keputusan sepihak penanggung.⁶ MK menegaskan bahwa sengketa asuransi harus diselesaikan melalui mediasi atau pengadilan sebagai upaya terakhir.

Implikasi Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024

Putusan ini membawa dampak signifikan bagi pelaku industri asuransi:

1. Perusahaan Asuransi (Penanggung): saat ini wajib mengedepankan prinsip pengenalan nasabah untuk memastikan data akurat, karena pembatalan sepihak tidak lagi diperbolehkan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau pengadilan dapat meningkatkan biaya dan waktu operasional.⁷
2. Pemegang Polis (Tertanggung): Mendapat perlindungan lebih besar dari pembatalan sepihak, dengan hak untuk mempertahankan posisi melalui proses formal, sehingga memastikan keadilan.⁸

Dampak pada Sistem Hukum

Mahkamah memberikan penegasan dan pemaknaan terhadap Pasal 251 KUHD dimana untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Pasal 251 KUHD adalah sepanjang tidak dimaknai dengan termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan, sehingga terdapat 2 metode penyelesian pembatalan asuransi yaitu dengan kesepakatan penanggung dan tertanggung atau dengan penyelesaian melalui gugatan di pengadilan yang kemungkinan akan meningkatkan jumlah sengketa asuransi  yang diselesaikan melalui pengadilan.

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Putusan MK

Sebelum putusan, penanggung dapat membatalkan kontrak sepihak berdasarkan Pasal 251 KUHD, meninggalkan tertanggung rentan dengan proses informal dan biaya rendah bagi penanggung.

Berikut adalah perbandingan praktik pembatalan asuransi sebelum dan sesudah putusan MK untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur:

Kesimpulan dan Prospek Ke Depan

Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024 mengubah paradigma asuransi di Indonesia dengan mengutamakan perlindungan konsumen dan keadilan kontraktual. Meski menguntungkan tertanggung, perusahaan asuransi perlu menyesuaikan operasionalnya. Perusahaan asuransi perlu untuk meningkatkan kualitas proses bisnis, terutama dalam underwriting dan manajemen risiko. Dengan pemahaman yang baik, perusahaan asuransi dapat lebih cermat dalam menilai calon nasabah, sehingga dapat meminimalisir pembatalan polis atau penolakan klaim yang berpotensi menimbulkan sengketa. Selain itu, dalam perjanjian asuransi perlu disesuaikan beberapa klausul khususnya mengenai pembatalan.

Referensi :

1. Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024, dikutip dari “Mencermati Putusan MK No. 83/PUU-XXII-2024 Uji Materi Pasal 251 KUHD,” Media Asuransi News, https://mediaasuransinews.co.id/opini/mencermati-putusan-mk-no-83-puu-xxii-2024-uji-materi-pasal-251-kuhd/.
2. Pasal 246 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Dagang/Buku_Kesatu/Bab_IX.
3. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 1.
4. Pasal 251 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Dagang/Buku_Kesatu/Bab_IX.
5. Pasal 251 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
6. Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024, Media Asuransi News.
7. “Pembatalan Perjanjian Asuransi dalam KUHD Inkonstitusional,” Hukumonline, https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perjanjian-asuransi-dalam-kuhd-inkonstitusional–begini-respons-asosiasi-lt677d189df0649/.
8. “Dampak Putusan MK atas Pasal 251 KUHD,” LNG Risk, https://lngrisk.co.id/dampak-putusan-mk-atas-pasal-251-kuhd-era-baru-bagi-klaim-asuransi-di-indonesia/.
9. “Mencermati Putusan MK No. 83/PUU-XXII-2024,” Media Asuransi News.

DISCLAIMER :

This disclaimer applies to the publication of articles by Anggraeni and Partners. By accessing or reading any articles published by Anggraeni and Partners, you acknowledge and agree to the terms of this disclaimer:

• During the preparation of this work, the author(s) may use AI-assisted technologies for readability. After using this tool/service, the author(s) reviewed and edited the content as needed for the purposes of the publication.

• No Legal Advice: The articles published by Anggraeni and Partners are for informational purposes only and do not constitute legal advice. The information provided in the articles is not intended to create an attorney-client relationship between Anggraeni and Partners and the reader. The articles should not be relied upon as a substitute for seeking professional legal advice. For specific legal advice tailored to your individual circumstances, please consult a qualified attorney.

• Accuracy and Completeness: Anggraeni and Partners strive to ensure the accuracy and completeness of the information presented in the articles. However, we do not warrant or guarantee the accuracy, currency, or completeness of the information. Laws and legal interpretations may vary, and the information in the articles may not be applicable to your jurisdiction or specific situation. Therefore, Anggraeni and Partners disclaim any liability for any errors or omissions in the articles.

• No Endorsement: Any references or mentions of third-party organizations, products, services, or websites in the articles are for informational purposes only and do not constitute an endorsement or recommendation by Anggraeni and Partners. We do not assume responsibility for the accuracy, quality, or reliability of any third-party information or services mentioned in the articles.

• No Liability: Anggraeni and Partners, its partners, attorneys, employees, or affiliates shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with the use of the articles or reliance on any information contained therein. This includes but is not limited to, loss of data, loss of profits, or damages resulting from the use or inability to use the articles.

• No Attorney-Client Relationship: Reading or accessing the articles does not establish an attorney-client relationship between Anggraeni and Partners and the reader. The information provided in the articles is general in nature and may not be applicable to your specific legal situation. Any communication with Anggraeni and Partners through the articles or any contact form on the website does not create an attorney-client relationship or establish confidentiality.

• By accessing or reading the articles, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to this disclaimer. If you do not agree with any part of this disclaimer, please refrain from accessing or reading the articles published by Anggraeni and Partners.

Setyawati Fitrianggraeni serves as Managing Partner at Anggraeni and Partners in Indonesia and Assistant Professor at the Faculty of Law, University of Indonesia, while pursuing her PhD at the World Maritime University in Malmö, Sweden and Taufik Nuariansyah Tanjung is an Associate in the Practice Group Advisory and Commercial Transaction at Anggraeni and Partners.

For further information, please contact:

WWW.AP-LAWSOLUTION.COM

P: 6221. 7278 7678, 72795001

H: +62 811 8800 427

Anggraeni and Partners, an Indonesian law practice with a worldwide vision, provides comprehensive legal solutions using forward-thinking strategies. We help clients manage legal risk and resolve disputes on admiralty and maritime law, complicated energy and commercial issues, arbitration and litigation, tortious claims handling, and cyber tech law.

S.F. Anggraeni

Managing Partner

[email protected]

Taufik Nuariansyah

Associate

[email protected]