PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, Pemerintah mewajibkan bagi siapapun yang akan melakukan operasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas untuk dapat mendaftarkan kapalnya agar dapat ditetapkan sebagai Kapal Perikanan Indonesia. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 138 Peraturan Pemerintah Nomor 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (“PP 27/2021”). Adapun berikut akan diuraikan bagaimana tata cara mendaftarkan kapal agar dapat ditetapkan sebagai Kapal Perikanan Indonesia dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. Melakukan pengukuran kapal perikanan
   Tujuan dari dilakukannya pengukuran kapal perikanan ialah selain adanya kewajiban yang diamanatkan oleh regulasi, juga untuk mengetahui ukuran dari kapal itu sendiri untuk nantinya hasil dari pengukuran tersebut dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran kapal. Kapal perikanan wajib untuk dilakukan pengukuran oleh ahli ukur kapal perikanan yang ditunjuk oleh Menteri. Namun dalam hal ahli ukur kapal perikanan belum tersedia di lokasi keberadaan Kapal Perikanan yang akan dilakukan pengukuran, pengukuran Kapal perikanan dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi pelayaran. Nantinya, setelah dilakukan pengukuran kapal perikanan, terhadap kapal perikanan akan diberikan Surat Ukur Kapal Perikanan yang akan memuat informasi mengenai; a) ukuran Kapal Perikanan (gross tonnage); b) dimensi Kapal Perikanan; dan c) volume ruang Kapal Perikanan.
2. Mengajukan pendaftaran hak milik atas kapal
   Setelah didapatkannya surat ukur, kapal tersebut dapat didaftarkan kepemilikannya oleh Pemilik kepada Pejabat pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal. Namun regulasi telah membatasi kapal-kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya. Batasan-batasan yang dimaksud adalah
   a. Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT 7 (tujuh Gross Tonnage);
   b. Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
   c. Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
   Permohonan pendaftaraan hak milik atas kapal tersebut wajib dilengkapi dengan a) bukti hak milik atas kapal; b) identitas pemilik kapal; c) Nomor Pokok Wajib Pajak; d) surat ukur; e) laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; f) surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan); g) bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan khusus kapal penangkap ikan.
3. Melakukan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan
   Persyaratan kelaikan kapal perikanan wajib untuk dipenuhi oleh kapal perikanan sebelum melakukan operasi. Kelaiklautan kapal sendiri adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan Kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Persyaratan kelaikan kapal perikanan meliputi: (a) kelaiklautan kapal perikanan; (b) kelaiktangkapan kapal perikanan; dan (c) kelaiksimpanan kapal perikanan. Pemeriksaan kelaikan tersebut nantinya dilaksanakan oleh petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang ditunjuk oleh Menteri. Kapal yang telah memenuhi persyaratan kelaikan akan diberikan sertifikat kelaikan kapal perikanan.
4. Melakukan pendaftaran kapal perikanan kepada Menteri atau Gubernur untuk dapat ditetapkan sebagai Kapal Perikanan Indonesia
   Pendaftaran kapal dirasa sangat penting demi menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tersebut dilakukan oleh siapapun kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi dokumen berupa; a) dokumen yang memuat alokasi usaha; b) bukti kepemilikan; c) identitas pemilik; d) surat ukur kapal perikanan; dan e) sertifikat kelaikan kapal perikanan. Setelah dilakukannya pendaftaran, kapal perikanan akan diberikan buku kapal perikanan dan nomor register kapal perikanan.

Sementara bagi kapal dengan ukuran tonase kotor dibawah GT7, walaupun tidak dapat dilakukan pendaftaran atas kapalnya, kapal dengan ukuran tonase kotor dibawah GT7 masih tetap diwajibkan untuk memiliki surat tanda kebangsaan kapal dalam bentuk Pas Kecil. Pas kecil bagi kapal dengan ukuran tonase kotor dibawah GT7 yang diterbitkan oleh setiap Kantor KeSyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dengan bentuk berbasis elektronik (E-Pas kecil). E-Pas Kecil tersebut sangat penting dimiliki bagi nelayan kecil dalam hal ingin melakukan ekspor hasil tangkapan dikarenakan E-Pas Kecil merupakan bagian dari dokumen ekspor. Selain itu, E-Pas Kecil berguna menunjang keselamatan pelayaran. Bagi pemerintah, E-Pas Kecil juga berguna, dalam rangka melakukan pendataan dan verifikasi ulang kapal-kapal yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

DISCLAIMER:

Penafian berikut ini berlaku untuk publikasi artikel oleh Anggraeni and Partners. Dengan mengakses atau membaca artikel yang dipublikasikan oleh Anggraeni and Partners, Anda mengakui dan menyetujui syarat-syarat dalam penafian ini:

Bukan Nasihat Hukum: Artikel-artikel yang dipublikasikan oleh Anggraeni and Partners hanya bersifat informatif dan tidak merupakan nasihat hukum. Informasi yang disajikan dalam artikel tidak dimaksudkan untuk membentuk hubungan advokat-klien antara Anggraeni and Partners dan pembaca. Artikel-artikel tidak boleh dijadikan sebagai pengganti untuk mencari nasihat hukum profesional. Untuk nasihat hukum spesifik yang disesuaikan dengan keadaan Anda, silakan berkonsultasi dengan advokat yang berkualifikasi.

Akurasi dan Kelengkapan: Anggraeni and Partners berusaha untuk menjamin akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam artikel-artikel. Namun, kami tidak menggaransi atau tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau kebaruan informasi tersebut. Hukum dan interpretasi hukum dapat bervariasi, dan informasi dalam artikel mungkin tidak berlaku untuk yurisdiksi Anda atau situasi khusus Anda. Oleh karena itu, Anggraeni and Partners menyangkal segala tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam artikel-artikel tersebut.

Tidak Ada Rekomendasi: Referensi atau penyebutan organisasi, produk, layanan, atau situs web pihak ketiga dalam artikel-artikel hanya bersifat informatif dan tidak merupakan dukungan atau rekomendasi oleh Anggraeni and Partners. Kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kualitas, atau kehandalan informasi atau layanan pihak ketiga yang disebutkan dalam artikel-artikel.

Tidak Ada Tanggung Jawab: Anggraeni and Partners, mitra, pengacara, karyawan, atau afiliasi tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung, tidak langsung, kebetulan, konsekuensial, atau khusus yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan artikel-artikel atau ketergantungan pada informasi yang terkandung di dalamnya. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan data, kehilangan keuntungan, atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan artikel-artikel tersebut.

Tidak Ada Hubungan Advokat-Klien: Membaca atau mengakses artikel-artikel tidak membentuk hubungan advokat-klien antara Anggraeni and Partners dan pembaca. Informasi yang disajikan dalam artikel-artikel bersifat umum dan mungkin tidak berlaku untuk situasi hukum spesifik Anda. Setiap komunikasi dengan Anggraeni and Partners melalui artikel-artikel atau melalui formulir kontak di situs web tidak membentuk hubungan advokat-klien atau menjadikan informasi tersebut bersifat rahasia.

Dengan mengakses atau membaca artikel-artikel tersebut, Anda mengakui bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menyetujui penafian ini. Jika Anda tidak setuju dengan bagian mana pun dalam penafian ini, mohon untuk tidak mengakses atau membaca artikel-artikel yang dipublikasikan oleh Anggraeni and Partners.

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

WWW.AP-LAWSOLUTION.COM

P: 6221. 7278 7678, 72795001

H: +62 811 8800 427

Anggraeni and Partners, sebuah firma hukum Indonesia dengan visi global, menyediakan solusi hukum yang komprehensif dengan strategi yang progresif. Kami membantu klien mengelola risiko hukum dan menyelesaikan sengketa dalam hukum laut dan pelayaran, masalah energi dan komersial yang kompleks, arbitrase dan litigasi, penanganan klaim tort, dan hukum teknologi siber.

 

S.F. Anggraeni

Managing Partner

[email protected]

 

Yoga Adi Nugraha

Managing Associate

[email protected]

 

Agnes Wulandari

Middle Associate

[email protected]